Pantau - Sejumlah aliansi buruh turun untuk merayakan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Senin (1/5/2023). Perayaan tersebut terpusat di Istora Senayan, Jakarta.
Salah satu tuntutan yang kencang disuarakan oleh buruh adalah pencabutan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Bahkan, mereka mengancam tidak mau memilih partai politik (parpol) pendukung UU tersebut.
Namun, sikap tersebut berubah dalam Pilpres 2024. Salah satu aliansi buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
Baca Juga: KSPSI Jelaskan Posisi Ganjar Terkait Omnibus Law
Namun, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyatakan, meski didukung oleh PDIP sebagai parpol pendukung UU Cipta Kerja, namun Ganjar Pranowo tidak terlibat dalam pembentukan UU tersebut.
"Pak Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah yang tidak punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. Kenapa kami harus membenci Pak Ganjar Pranowo?" kata Andi saat ditemui di Kebayoran, Jakarta, Senin (1/5/2023).
Andi berpendapat, publik semestinya bisa memisahkan posisi Ganjar sebagai calon presiden dan kader partai politik.
Ia mengatakan, PDIP sebagai partai politik memiliki hak dalam menyikapi sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU). Sementara itu, Ganjar merupakan Gubernur Jawa Tengah itu tidak memiliki wewenang dalam pembentukan Undang-Undang.
Baca Juga: Polisi Amankan Sejumlah Terduga Provokator pada Aksi Hari Buruh di Makassar
"Jadi, jangan ada beberapa opini menggiring bahwa kenapa buruh yang selama ini membenci omnibus law, mendukung Ganjar dari partai yang mendukung omnibus law. Itu dua hal yang terpisahkan," kata dia.
Andi menilai, Ganjar merupakan salah satu kepala daerah yang mau mendengarkan aspirasi buruh secara langsung sehingga mereka mendukungnya.
"Karena Pak Ganjar-lah pemimpin di daerah yang waktu itu berani menemui buruh, berani mendengarkan aspirasi buruh bukan di dalam ruangan, langsung turun ke jalan," tandasnya.
Salah satu tuntutan yang kencang disuarakan oleh buruh adalah pencabutan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Bahkan, mereka mengancam tidak mau memilih partai politik (parpol) pendukung UU tersebut.
Namun, sikap tersebut berubah dalam Pilpres 2024. Salah satu aliansi buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
Baca Juga: KSPSI Jelaskan Posisi Ganjar Terkait Omnibus Law
Namun, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyatakan, meski didukung oleh PDIP sebagai parpol pendukung UU Cipta Kerja, namun Ganjar Pranowo tidak terlibat dalam pembentukan UU tersebut.
"Pak Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah yang tidak punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. Kenapa kami harus membenci Pak Ganjar Pranowo?" kata Andi saat ditemui di Kebayoran, Jakarta, Senin (1/5/2023).
Andi berpendapat, publik semestinya bisa memisahkan posisi Ganjar sebagai calon presiden dan kader partai politik.
Ia mengatakan, PDIP sebagai partai politik memiliki hak dalam menyikapi sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU). Sementara itu, Ganjar merupakan Gubernur Jawa Tengah itu tidak memiliki wewenang dalam pembentukan Undang-Undang.
Baca Juga: Polisi Amankan Sejumlah Terduga Provokator pada Aksi Hari Buruh di Makassar
"Jadi, jangan ada beberapa opini menggiring bahwa kenapa buruh yang selama ini membenci omnibus law, mendukung Ganjar dari partai yang mendukung omnibus law. Itu dua hal yang terpisahkan," kata dia.
Andi menilai, Ganjar merupakan salah satu kepala daerah yang mau mendengarkan aspirasi buruh secara langsung sehingga mereka mendukungnya.
"Karena Pak Ganjar-lah pemimpin di daerah yang waktu itu berani menemui buruh, berani mendengarkan aspirasi buruh bukan di dalam ruangan, langsung turun ke jalan," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
