Pantau - Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) mengaku tak terganggu apabila ada permintaan anggota DPR untuk melakukan Haji Furoda.
Sekjen HIMPUH, M. Firman Taufik mengatakan, keberangkatan 80 anggota DPR tersebut tidak membuat Asosiasi Travel Haji terganggu apabila biayanya ditanggung pribadi.
"Rasanya nggak terganggu sama sekali sih dengan keberangkatan 80 anggota DPR ini, apalagi kalau memang betul biayanya keluar dari kantong masing-masing," kata Firman, Rabu (14/6/2023).
Firman mengatakan, pihaknya tidak mengetahui perihal adanya permintaan dari DPR RI. Namun, apabila memakai kuota Haji Khusus, maka pihaknya memang akan terganggu.
"Ya, kalau dia pakai kuotanya porsi haji khusus otomatis kami terganggu itu. Tapi sepengetahuan saya, kalaupun mereka akan menggunakan haji khusus, maka pasti mereka akan bayar," paparnya.
Namun, Firman menilai, penggunaan sisa kuota haji khusus juga mustahil. Sebab, hal ini harus dilakukan melalui Travel Haji, dan mereka juga diharuskan melakukan pembayaran.
Selain itu, ia mengatakan, pihak penerbangan juga tidak akan mengambil risiko mengenai adanya tambahan tersebut, karena akan mengganggu jadwal keberangkatan.
"Kami sudah lakukan DP dan mengikuti semua regulasi penerbangan kemudian diganggu dengan 80 orang ini ya pasti penerbangan berhadapan sama kami itu, dia enggak akan ambil risiko itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Dirut PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya diminta untuk menyediakan 80 kursi untuk anggota DPR yang berangkat haji.
Irfan mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan adanya tambahan pesawat mengingat diperlukannya izin penerbangan dari General Otoritas Penerbangan Kerajaan Arab Saudi.
"Tadi pagi kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (13/6/2023).
Sekjen HIMPUH, M. Firman Taufik mengatakan, keberangkatan 80 anggota DPR tersebut tidak membuat Asosiasi Travel Haji terganggu apabila biayanya ditanggung pribadi.
"Rasanya nggak terganggu sama sekali sih dengan keberangkatan 80 anggota DPR ini, apalagi kalau memang betul biayanya keluar dari kantong masing-masing," kata Firman, Rabu (14/6/2023).
Firman mengatakan, pihaknya tidak mengetahui perihal adanya permintaan dari DPR RI. Namun, apabila memakai kuota Haji Khusus, maka pihaknya memang akan terganggu.
"Ya, kalau dia pakai kuotanya porsi haji khusus otomatis kami terganggu itu. Tapi sepengetahuan saya, kalaupun mereka akan menggunakan haji khusus, maka pasti mereka akan bayar," paparnya.
Namun, Firman menilai, penggunaan sisa kuota haji khusus juga mustahil. Sebab, hal ini harus dilakukan melalui Travel Haji, dan mereka juga diharuskan melakukan pembayaran.
Selain itu, ia mengatakan, pihak penerbangan juga tidak akan mengambil risiko mengenai adanya tambahan tersebut, karena akan mengganggu jadwal keberangkatan.
"Kami sudah lakukan DP dan mengikuti semua regulasi penerbangan kemudian diganggu dengan 80 orang ini ya pasti penerbangan berhadapan sama kami itu, dia enggak akan ambil risiko itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Dirut PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya diminta untuk menyediakan 80 kursi untuk anggota DPR yang berangkat haji.
Irfan mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan adanya tambahan pesawat mengingat diperlukannya izin penerbangan dari General Otoritas Penerbangan Kerajaan Arab Saudi.
"Tadi pagi kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (13/6/2023).
- Penulis :
- Aditya Andreas
