Pantau - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi akhirnya turut menanggapi perihal polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.
Zainut memastikan, pihaknya akan segera melakukan klarifikasi alias tabayyun dalam menangani polemik tentang Ponpes Al-Zaytun tersebut.
"Kita akan tabayyun, kita tidak boleh menghakimi sesuatu sebelum tabayyun," ucap Zainut dalam keterangannya, Selasa (20/6/2023).
Ia mengimbau semua pihak untuk mengedepankan semangat persaudaraan, musyawarah, dan saling menasihati untuk mencari solusi dari sebuah masalah.
"Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayyun dan husnudzan , tidak saling mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik yang dapat membuat suasana semakin gaduh," lanjutnya.
Kementerian Agama, lanjutnya, tidak memiliki hak untuk menghakimi sebuah pesantren itu mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang.
Sebab, hal itu menyangkut ranah hukum agama (syar'i) yang menjadi kewenangan dari ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.
Zainut berpendapat, ormas Islam beserta dengan pihak Ponpes Al-Zaytun dapat segera duduk bersama untuk melakukan dialog terkait tuduhan adanya pemahaman ajaran agama yang tidak benar.
"Saya juga minta pihak Al-Zaytun untuk lebih terbuka dan kooperatif dalam melakukan komunikasi dan dialog dengan para ormas Islam agar semuanya menjadi terang dan tidak ada fitnah atau dugaan yang menyimpang," jelas Zainut.
"Kementerian agama bersedia memfasilitasi pertemuan antara Ponpes Al Zaytun dengan pimpinan ormas-ormas Islam," tandasnya.
Zainut memastikan, pihaknya akan segera melakukan klarifikasi alias tabayyun dalam menangani polemik tentang Ponpes Al-Zaytun tersebut.
"Kita akan tabayyun, kita tidak boleh menghakimi sesuatu sebelum tabayyun," ucap Zainut dalam keterangannya, Selasa (20/6/2023).
Ia mengimbau semua pihak untuk mengedepankan semangat persaudaraan, musyawarah, dan saling menasihati untuk mencari solusi dari sebuah masalah.
"Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayyun dan husnudzan , tidak saling mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik yang dapat membuat suasana semakin gaduh," lanjutnya.
Kementerian Agama, lanjutnya, tidak memiliki hak untuk menghakimi sebuah pesantren itu mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang.
Sebab, hal itu menyangkut ranah hukum agama (syar'i) yang menjadi kewenangan dari ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.
Zainut berpendapat, ormas Islam beserta dengan pihak Ponpes Al-Zaytun dapat segera duduk bersama untuk melakukan dialog terkait tuduhan adanya pemahaman ajaran agama yang tidak benar.
"Saya juga minta pihak Al-Zaytun untuk lebih terbuka dan kooperatif dalam melakukan komunikasi dan dialog dengan para ormas Islam agar semuanya menjadi terang dan tidak ada fitnah atau dugaan yang menyimpang," jelas Zainut.
"Kementerian agama bersedia memfasilitasi pertemuan antara Ponpes Al Zaytun dengan pimpinan ormas-ormas Islam," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
