Pantau - Polemik tentang Pondok Pesantren Al-Zaytun dan pendirinya, Panji Gumilang turut membuat ulama nasional Ustaz Abdul Somad (UAS) naik pitam.
UAS menyebut, Panji Gumilang menyebarkan pemahaman sesat dengan mengajarkan salam Yahudi kepada para santrinya. Ia juga meminta aparat segera menangkapnya.
"Itu salam Yahudi bodoh! Udah dapat videonya? saya udah dapat. Ini orang musti ditangkap, antek Yahudi," kata UAS dalam ceramahnya di YouTube, dikutip Rabu (21/6/2023).
Dalam cuplikan video tersebut, UAS juga mengingatkan para jemaahnya untuk berhati-hati dan selektif dalam memilih pondok pesantren bagi anak-anaknya.
"Jangan memasukkan anak karena bangunan yang megah, rupanya aliran sesat!" tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para ulama membentuk tim investigasi untuk menangani polemik yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun.
Kang Emil, sapaan akrabnya, menyebut hal itu dilakukan untuk memastikan apakah ada pelanggaran secara fikih syariah dan juga potensi pelanggaran administrasi.
"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih syariah atau yang berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi terhadap norma hukum di Indonesia, maka akan ada tindakan administrasi atau hukum," tuturnya.
UAS menyebut, Panji Gumilang menyebarkan pemahaman sesat dengan mengajarkan salam Yahudi kepada para santrinya. Ia juga meminta aparat segera menangkapnya.
"Itu salam Yahudi bodoh! Udah dapat videonya? saya udah dapat. Ini orang musti ditangkap, antek Yahudi," kata UAS dalam ceramahnya di YouTube, dikutip Rabu (21/6/2023).
Dalam cuplikan video tersebut, UAS juga mengingatkan para jemaahnya untuk berhati-hati dan selektif dalam memilih pondok pesantren bagi anak-anaknya.
"Jangan memasukkan anak karena bangunan yang megah, rupanya aliran sesat!" tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para ulama membentuk tim investigasi untuk menangani polemik yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun.
Kang Emil, sapaan akrabnya, menyebut hal itu dilakukan untuk memastikan apakah ada pelanggaran secara fikih syariah dan juga potensi pelanggaran administrasi.
"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih syariah atau yang berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi terhadap norma hukum di Indonesia, maka akan ada tindakan administrasi atau hukum," tuturnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
