Pantau.com - Dinasti politik yang sering ditemui di Indonesia menjadi perhatian serius bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasuah akan lebih ketat mengawasi dinasti politik di berbagai daerah lantaran memiliki potensi tinggi terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan fakta dari hasil operasi tangkap tangan (OTT).
"KPK memperhatikan serius terhadap dinasti politik," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan di Jakarta, Jumat, (2/3/2018).
Baca juga: Kasus Suap Wali Kota Kendari untuk Biaya Kampanye Sang Ayah di Pilgub Sultra
Basaria mengatakan, KPK tidak melarang adanya politik "turun-menurun" jika dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, apabila orang tua atau anak menjadi kepala daerah atau pejabat negara tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Basaria menyatakan penyidik KPK akan menindak tegas pejabat negara maupun kepala daerah yang terlibat korupsi dengan menerapkan pasal pencucian uang untuk memiskinkan koruptor.
Baca juga: Miris, Wali Kota Kendari dan Ayahnya Terjaring OTT KPK
Dinasti politik menjadi sorotan publik usai KPK menangkap Walikota Kendari Sulawesi Tenggara Adriatma Dwi Putra bersama ayahnya yang menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Keduanya menjadi tersangka dugaan penerima suap dari pihak swasta untuk pendanaan kampanye pencalonan kepala daerah.
Adriatma menggantikan Asrun sebagai Walikota Kendari yang telah bertahta selama dua periode atau 10 tahun.
- Penulis :
- Adryan N
