Pantau - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengungkap langkah-langkah yang selama ini dilakukan Indonesia demi perdamaian di Myanmar.
Retno mengatakan pertemuan demi pertemuan dengan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) dan Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer telah dilakukan.
"110 engagements telah dilakukan, baik berupa pertemuan secara langsung, virtual, maupun melalui percakapan per telepon, termasuk engagements saya secara in person baik dengan Menlu NUG maupun Menlu SAC dalam beberapa kali," ungkap Retno di Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023).
"Serta engagement kantor special envoy baik dengan Ethnic Resistance Organizations (EROs), wakil-wakil partai politik, dan CSO serta pihak-pihak lain di Myanmar," sambungnya.
Lanjut Retno, ia juga menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya penggunaan kekerasan di Myanmar yang mengakibatkan korban sipil dan hancurnya fasilitas umum. Dia meminta agar kekerasan itu segera dihentikan.
"Hal ini harus segera dihentikan. Di semua engagements yang dilakukan Indonesia dengan semua pihak di Myanmar, dorongan untuk menghentikan tindakan kekerasan ini menjadi prioritas. Tanpa penghentian kekerasan, tidak akan ada situasi kondusif dan dialog yang inklusif," katanya.
"Tanpa dialog yang inklusif, maka tidak akan ada penyelesaian damai yang diterima semua pihak dan tidak akan ada perdamaian yang durable di Myanmar," imbuhnya.
Dalam pertemuan dengan SAC dan NUG, Retno mengaku telah menyampaikan pentingnya dialog inklusif yang merupakan satu-satunya jalan ke depan jika ingin Myanmar berdamai. Retno juga mengajak pihak luar untuk mendorong dialog inklusif tersebut.
"Saat ini, sudah waktunya building block kedua mulai dibangun yaitu mendorong dialog di antara para pihak menuju dialog inklusif nasional," ungkap Retno.
Retno pun menjelaskan pentingnya engagement yang intensif dan inklusif tersebut. Hal itu disebutnya untuk membangun kepercayaan dan menjembatani perbedaan yang ada di Myanmar.
"Mendorong de-eskalasi kekerasan dan renouncing the use of force, mendorong dialog inklusif, dan mengajak semua pihak untuk membantu dan mendukung pemberian bantuan kemanusiaan dengan prinsip no-one left behind," kata dia.
Retno mengatakan pertemuan demi pertemuan dengan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) dan Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer telah dilakukan.
"110 engagements telah dilakukan, baik berupa pertemuan secara langsung, virtual, maupun melalui percakapan per telepon, termasuk engagements saya secara in person baik dengan Menlu NUG maupun Menlu SAC dalam beberapa kali," ungkap Retno di Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023).
"Serta engagement kantor special envoy baik dengan Ethnic Resistance Organizations (EROs), wakil-wakil partai politik, dan CSO serta pihak-pihak lain di Myanmar," sambungnya.
Lanjut Retno, ia juga menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya penggunaan kekerasan di Myanmar yang mengakibatkan korban sipil dan hancurnya fasilitas umum. Dia meminta agar kekerasan itu segera dihentikan.
"Hal ini harus segera dihentikan. Di semua engagements yang dilakukan Indonesia dengan semua pihak di Myanmar, dorongan untuk menghentikan tindakan kekerasan ini menjadi prioritas. Tanpa penghentian kekerasan, tidak akan ada situasi kondusif dan dialog yang inklusif," katanya.
"Tanpa dialog yang inklusif, maka tidak akan ada penyelesaian damai yang diterima semua pihak dan tidak akan ada perdamaian yang durable di Myanmar," imbuhnya.
Dalam pertemuan dengan SAC dan NUG, Retno mengaku telah menyampaikan pentingnya dialog inklusif yang merupakan satu-satunya jalan ke depan jika ingin Myanmar berdamai. Retno juga mengajak pihak luar untuk mendorong dialog inklusif tersebut.
"Saat ini, sudah waktunya building block kedua mulai dibangun yaitu mendorong dialog di antara para pihak menuju dialog inklusif nasional," ungkap Retno.
Retno pun menjelaskan pentingnya engagement yang intensif dan inklusif tersebut. Hal itu disebutnya untuk membangun kepercayaan dan menjembatani perbedaan yang ada di Myanmar.
"Mendorong de-eskalasi kekerasan dan renouncing the use of force, mendorong dialog inklusif, dan mengajak semua pihak untuk membantu dan mendukung pemberian bantuan kemanusiaan dengan prinsip no-one left behind," kata dia.
- Penulis :
- Sofian Faiq
