Pantau - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta pemerintah untuk memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, hal ini penting agar tidak ada lagi kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.
"Ini bukan soal zonasi, (tapi) soal kehausan kualitas pendidikan yang lebih baik. Solusinya mari pemerintah mempercepat kualitas pendidikan yang merata di mana-mana," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
Ia menuturkan, kebijakan zonasi memiliki niat baik, yakni memberi kesempatan yang sama bagi semua kalangan masyarakat untuk mengakses pendidikan bermutu.
Namun, karena kualitas pendidikan belum merata, akhirnya banyak orang yang memalsukan identitas alamat mereka.
"Ini penyakit yang saya kira memprihatinkan ya, semua bangsa kita, masyarakat kita, ini sukanya begitu, merebut sesuatu yang bagus dengan cara yang enggak bagus," ujarnya.
Ketua Umum PKB ini menilai, pemerataan kualitas pendidikan terbilang lambat. Ia mengaku, sekolah swasta yang berkualitas memang sudah banyak, tetapi tidak bisa diakses semua kalangan karena biayanya yang mahal.
"Nah (sekolah) negeri ini juga harus berinovasi, ini pemerintah harus punya kemauan ekstra cepat untuk memperbanyak sekolah-sekolah bermutu yang diakses merata," tandasnya.
Diketahui, terdapat kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB 2023 di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bogor.
Wali Kota Bima Arya Sugiarto mendapati sejumlah calon peserta didik memalsukan alamat untuk masuk sekolah dengan zonasi yang sama.
"Bagi saya keterlaluan kalau masih ada yang bermain main sama masa depan orang. Tadi ada anak yang rumahnya dekat enggak kebagian karena terlempar dari yang jauh,” ucapnya.
Menurutnya, hal ini penting agar tidak ada lagi kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.
"Ini bukan soal zonasi, (tapi) soal kehausan kualitas pendidikan yang lebih baik. Solusinya mari pemerintah mempercepat kualitas pendidikan yang merata di mana-mana," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
Ia menuturkan, kebijakan zonasi memiliki niat baik, yakni memberi kesempatan yang sama bagi semua kalangan masyarakat untuk mengakses pendidikan bermutu.
Namun, karena kualitas pendidikan belum merata, akhirnya banyak orang yang memalsukan identitas alamat mereka.
"Ini penyakit yang saya kira memprihatinkan ya, semua bangsa kita, masyarakat kita, ini sukanya begitu, merebut sesuatu yang bagus dengan cara yang enggak bagus," ujarnya.
Ketua Umum PKB ini menilai, pemerataan kualitas pendidikan terbilang lambat. Ia mengaku, sekolah swasta yang berkualitas memang sudah banyak, tetapi tidak bisa diakses semua kalangan karena biayanya yang mahal.
"Nah (sekolah) negeri ini juga harus berinovasi, ini pemerintah harus punya kemauan ekstra cepat untuk memperbanyak sekolah-sekolah bermutu yang diakses merata," tandasnya.
Diketahui, terdapat kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB 2023 di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bogor.
Wali Kota Bima Arya Sugiarto mendapati sejumlah calon peserta didik memalsukan alamat untuk masuk sekolah dengan zonasi yang sama.
"Bagi saya keterlaluan kalau masih ada yang bermain main sama masa depan orang. Tadi ada anak yang rumahnya dekat enggak kebagian karena terlempar dari yang jauh,” ucapnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
