Pantau - Legislator Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda menyebut dugaan kebocoran data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dijual di internet mengisyaratkan bahwa RI sedang mengalami darurat data kependudukan.
"Jika hal ini benar maka kita sekarang sedang mengalami darurat data kependudukan," kata Rifqi kepada wartawan, Selasa (18/7/2023).
Dia meminta Kemendagri meneliti cakupan data diduga bocor itu. Ia juga menyinggung sistem data Dukcapil RI sudah mulai kompleks berisi banyak klasifikasi dalam satu sistem database.
"Kendati demikian memang harus dicermati data apa yang bocor. Apakah sekadar nama dan NIK atau masuk pada wilayah yang lebih privat. Kita tahu bahwa database kependudukan kita sampai hari ini sudah semakin kompleks isinya karena kita semua ingin menuju single entry data system," ujarnya.
Rifqi juga mendorong sistem Dukcapil dengan kuat, akurat, dan transparan. Dia menilai hal tersebut bisa saja dilakukan jika ada dukungan dari berbagai pihak.
"Peristiwa bocor dan kemungkinan dijualnya data warga negara kita ke pihak luar, itu semakin membuat kita semua memerlukan satu sistem data yang kuat, akurat, yang transparan, yang membutuhkan dukungan semua pihak di negara ini," kata dia.
Rifqi laly menyinggung anggaran Kemendagri yang dirancang Komisi III DPR RI. Menurutnya, anggaran penguatan data Dukcapil Kemendagri masih terbatas hingga kini.
"Komisi II DPR sejak awal ingin memberikan dukungan itu kepada Kemendagri dan pemerintah. Kendati demikian kita tahu bahwa politik anggaran kita sampai dengan saat ini masih sangat terbatas untuk hal tersebut," kata Rifqi.
"Jika hal ini benar maka kita sekarang sedang mengalami darurat data kependudukan," kata Rifqi kepada wartawan, Selasa (18/7/2023).
Dia meminta Kemendagri meneliti cakupan data diduga bocor itu. Ia juga menyinggung sistem data Dukcapil RI sudah mulai kompleks berisi banyak klasifikasi dalam satu sistem database.
"Kendati demikian memang harus dicermati data apa yang bocor. Apakah sekadar nama dan NIK atau masuk pada wilayah yang lebih privat. Kita tahu bahwa database kependudukan kita sampai hari ini sudah semakin kompleks isinya karena kita semua ingin menuju single entry data system," ujarnya.
Rifqi juga mendorong sistem Dukcapil dengan kuat, akurat, dan transparan. Dia menilai hal tersebut bisa saja dilakukan jika ada dukungan dari berbagai pihak.
"Peristiwa bocor dan kemungkinan dijualnya data warga negara kita ke pihak luar, itu semakin membuat kita semua memerlukan satu sistem data yang kuat, akurat, yang transparan, yang membutuhkan dukungan semua pihak di negara ini," kata dia.
Rifqi laly menyinggung anggaran Kemendagri yang dirancang Komisi III DPR RI. Menurutnya, anggaran penguatan data Dukcapil Kemendagri masih terbatas hingga kini.
"Komisi II DPR sejak awal ingin memberikan dukungan itu kepada Kemendagri dan pemerintah. Kendati demikian kita tahu bahwa politik anggaran kita sampai dengan saat ini masih sangat terbatas untuk hal tersebut," kata Rifqi.
- Penulis :
- khaliedmalvino
