Pantau - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional, menghasilkan produk hukum yang sarat dengan unsur adil dan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun rakyat Indonesia.
Sehingga jalannya proses hukum tidak ‘gaduh’ agar stabilitas pembangunan nasional tetap terjaga.
Menurut Firli, penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional” yang diusung sebagai Tema Besar Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 tahun ini sangat tepat, mengingat penegakan hukum yang tegas.
“Dalam artian tanpa pandang bulu dan humanis yang bermakna memenuhi setiap unsur atau nilai-nilai HAM, adalah kunci stabilitas pembangunan nasional,” kata Firli ditemui di Jakarta, Sabtu (22/7/2023).
Firli menjelaskan di usia lebih dari setengah abad, Korps Adhyaksa tentunya semakin matang sebagai instrumen negara, dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang, serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.
“Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), memiliki peran sentral dalam setiap penegakan hukum di republik ini, mengingat hanya institusi negara inilah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana,” ujarnya.
Dikatakan Firli, bukan hanya itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan yang diberikan negara sebagai pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar), agar proses hukum sebuah kasus dapat benar-benar paripurna dituntaskan.
“Eksistensi serta dedikasi luar biasa segenap insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara, dapat kita rasakan dan lihat dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” tuturnya.
- Penulis :
- Yohanes Abimanyu
