Pantau - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai saat ini tidak ada pihak yang secara baik bertanggung jawab atas kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menilai, pemerintah terkesan cuci tangan dan melempar tanggung jawab atas persoalan tersebut.
“Tidak ada pihak yang secara gentle bertanggung jawab atas kekisruhan ini, lalu menawarkan solusi yang berkeadilan bagaimana supaya tidak terjadi lagi kekisruhan tahunan ini. Semua cuci tangan dan lempar tanggung jawab,” ujarnya, Senin (31/7/2023).
Ia mengemukakan, kisruh PPDB sistem zonasi ini diperparah dengan para kepala daerah yang juga tidak sadar dengan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan pendidikan secara merata.
Bahkan, ia mengemukakan, atas nama penertiban administratif, terdapat 4.791 anak di Jawa Barat dan 208 anak di Kota Bogor yang namanya dicoret tidak boleh ikut PPDB.
“Bagaimana nasib mereka saat ini? Bagaimana pula nasib mayoritas anak bangsa yang sudah berjibaku daftar PPDB, tapi berujung pada kegagalan?” tanyanya.
Atas dasar itu, ia berpendapat, PPDB bukanlah masalah teknis di lapangan atau di daerah, melainkan masalah sistemik yang dipicu oleh peraturan di level pusat.
Aturan yang dimaksud adalah Permendikbud Nomor 1 tahun 2023 yang masih menggunakan sistem seleksi dan pemerintah tidak menyediakan bangku sekolah sejumlah kebutuhan.
“Mau pakai sistem apapun, tapi daya tampung tak tersedia, kekacauan pasti akan terjadi,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
