Pantau - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menolak keras wacana penerapan program barak militer sebagai solusi bagi anak-anak yang dianggap nakal.
Rencana tersebut dinilai sebagai bentuk kegagalan total sistem pendidikan nasional dan tamparan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut usulan ini sebagai bentuk kemunduran peradaban dan penghinaan terhadap nilai-nilai pendidikan modern.
"Bagaimana mungkin pemerintah melirik pendekatan militeristik yang represif sebagai solusi pendidikan? Ini bukan hanya tak masuk akal, tapi juga mengingkari esensi pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan," tegas Ubaid.
Menurut JPPI, sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan menyenangkan bagi anak untuk tumbuh secara holistik, bukan tempat yang menakutkan atau represif.
Pendekatan ala barak militer, kata Ubaid, hanya akan mematikan daya pikir kritis dan membentuk generasi yang patuh tanpa nalar. JPPI menuntut agar wacana tersebut dibatalkan sepenuhnya.
Selain itu, pihaknya meminta pertanggungjawaban moral dari para penggagas, serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek yang dianggap gagal menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan efektif.
“Solusi militeristik bukan jawaban. Yang dibutuhkan adalah investasi pada pendidikan yang humanis, partisipatif, dan memanusiakan anak,” ujarnya.
JPPI juga mengajak publik, para guru, orang tua, dan aktivis pendidikan untuk bersatu menolak kebijakan yang dinilai membahayakan masa depan anak Indonesia.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat kemunduran ini,” pungkas Ubaid.
- Penulis :
- Aditya Andreas
