Pantau - Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali menyarankan agar pemilihan dan jabatan gubernur dihapus. Sebab, Menurut Cak Imin, cost untuk menjadi gubernur terlalu tinggi sehingga tidak sebanding dengan kewenangannya.
Awalnya Cak Imin memaparkan langkah-langkah agar pemilu menjadi kompetisi yang sehat. Pertama, kata Cak Imin, rakyat harus memiliki kesadaran politik dan tidak terpengaruh dengan politik uang.
"Jadi kesadaran politik rakyat, sistem pemilu yang murah, yang kompetisinya sehat. Yang memberikan peluang kepada cita-cita demokrasi itu apa sih? Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan," kata Cak Imin dalam acara pidato kebudayaan di Gedung Joang, Jakarta Pusat, seperti dalam siaran YouTube NU Channel, Jumat (11/8/2023).
Cak Imin kemudian mengungkit usulannya agar pemilihan gubernur dan jabatan gubernur dihapus. Cak Imin menilai biaya politik untuk menjadi gubernur itu mahal.
"Salah satunya saya kemarin mengusulkan misalnya pemilihan gubernur hilang, kalau perlu justru bukan hanya pemilihan gubernur, jabatan gubernurnya pun juga hilang. Kenapa? Karena itu jabatan yang berbiaya tinggi dalam proses politiknya, tanpa kewenangan yang jelas dan memadai, nggak imbang," ujar dia.
"Ibarat cost-nya sama kewenangannya itu tidak ada apa... nggak imbang. Gubernur sebagai perpanjangtanganan pemerintah pusat itu tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam sistem pemerintahan kita, tetapi di sisi yang lain cost politik yang dibangun harus terlalu mahal," tuturnya.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
