Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Jokowi Tegaskan Pemimpin Harus Punya Public Trust

Oleh Firdha Riris
SHARE   :

Jokowi Tegaskan Pemimpin Harus Punya Public Trust
Foto: Presiden Joko Widodo (Sumber: YouTube MPR RI)

Pantau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa tantangan bangsa Indonesia ke depan tidak mudah. Untuk itu, kata Jokowi menegaskan pemimpin perlu memiliki public trust  atau kepercayaan publik.

"Tantangan ke depan tidak lah mudah, pilihan ke depan akan semakin sulit. Sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit. Dan keputusan yang tidak populer," kata Jokowi dalam pidatonya saat acara Rapat Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

"Untuk itu menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan," lanjutnya.

Bukan hanya itu, Jokow menyebut pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dan seluruh komponen bangsa. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pendukungnya.

"Selain itu. seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada lembaga pimpinan negara, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pemimpin adat kepada guru, budayawan tenaga kesehatan, awak media, partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI Polri serta seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini," imbuhnya.

Diketahui, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan sidang tahunan MPR akan diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang akan dihadiri 1.549 undangan.

Undangan di antaranya Presiden dan Wakil Presiden RI, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan ketua MPR/DPR dan DPD, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, menteri kabinet Indonesia yang maju dan pejabat setingkat menteri, kemudian ketua umum partai politik yang mewakili keterwakilan DPR, kemudian raja-raja Nusantara, ketua ormas keagamaan dan perwakilan teladan dari seluruh Nusantara.

Penulis :
Firdha Riris