Pantau - Komisi VI DPR RI menyentil rangkap jabatan Kepala BP Batam sekaligus wali kota daerah tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi mengatakan, BP Batam dulunya badan yang terpisah dengan pemerintah setempat.
Namun, akhirnya wali kota juga merangkap jabatan kepala BP Batam yang mengurus pengembangan wilayah tersebut.
"Jadi di situ terjadi anggaran dobel, di samping Bapak dapat pendapatan asli daerah (PAD) dari (jabatan) wali kota, juga dapat tiap tahun anggaran belanja dari APBN," katanya dalam rapat kerja dengan BP Batam di DPR RI, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (14/9/2023).
"Seharusnya kan pembangunan di Batam dengan adanya anggaran dobel dari PAD dan APBN itu bisa sangat bagus lah," sentil Khilmi.
Ia tak menampik adanya kemajuan infrastruktur dan pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Khilmi menyayangkan terjadinya konflik belakangan ini imbas proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco City.
Menurutnya, Muhammad Rudi selaku Wali Kota dan Kepala BP Batam harus paham betul bagaimana keinginan masyarakat Rempang.
Khilmi mengatakan, Rudi harus mampu melakukan pendekatan yang cermat kepada warga lokal, bukan malah terjadi penolakan yang berujung demo.
"Orang itu kan mata pencahariannya dan kultur sosial sudah melekat di situ. Kalau misal dipindah ke tempat lain, tapi kultur dan mata pencahariannya mati, itu kan penghasilannya berhenti," kritiknya.
Membalas hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, relokasi bakal diutamakan kepada 700 kepala keluarga (KK) dari 3 kampung adat di Rempang untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG).
Perusahaan tersebut akan membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang akan dibangun tower PT MEG.
"Jadi, tidak semua warga terdampak di kawasan 17.600 hektare Rempang Eco City akan direlokasi," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
