Pantau - Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyoroti polemik mengenai gugatan bata usia capres/cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.
Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas mengusulkan agar pengusungan capres dan cawapres dilakukan melalui jalur independen atau tak terbatas oleh partai politik.
"Tokoh yang akan maju untuk menjadi capres dan cawapres tersebut tidak hanya bisa diajukan dari partai politik saja, tapi mereka juga bisa diusulkan dari kelompok independen atau non partai," kata Anwar dalam keterangannya, Senin (16/10).
Anwar berpendapat jika capres dan cawapres hanya terbatas diajukan oleh partai politik, maka rakyat tak memiliki kesempatan untuk mengajukan calon.
Ia mengatakan, rakyat seolah-olah hanya diminta untuk memilih sosok yang sudah disepakati oleh para elite politik di Indonesia.
"Maka rasanya hal demikian memang kurang elok karena akan berpotensi mengundang banyak masalah, kontroversi, dan kecurigaan yang tinggi," ujarnya.
Jika hal itu terjadi, menurutnya, hal itu berpotensi melahirkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
"Sehingga stabilitas politik nasional jelas akan terganggu dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi," ucap dia.
- Penulis :
- Aditya Andreas
