Pantau - Pengamat pendidikan Vox Populi Institute, Indra Charismiadji menyebut, pemerintah masih lebih memilih membangun proyek besar ketimbang membuat anak cerdas mau berprofesi sebagai guru.
“Pemerintah lebih memilih membangun kereta cepat, IKN, jalan tol, daripada memastikan kita punya sistem yang membuat anak cerdas mau jadi guru,” tegas Indra saat dihubungi Pantau.com, Sabtu (25/11/2023).
Dia juga menilai, bahkan hingga kini juga belum ada konsep meningkatkan kesejahteraan guru. Hasil kajian Bank Dunia mengungkap bahwa rasio guru dan siswa di Indonesia masih terlampau tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.
“Itu artinya jumlah guru juga terlalu banyak. Ini juga salah satunya karena mata pelajarannya juga terlalu banyak. Kita kan hanya gonta-ganti kurikulum saja kan tetapi jumlah mata pelajaran masih banyak. Jadi bagaimana guru mau sejahtera,” tegasnya.
Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan pemerintah mendorong percepatan kesejahteraan guru di Indonesia, di antaranya dengan memperbaiki mekanisme pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan agar bisa meluluskan satu juta guru sertifikasi pada 2024.
“Saat ini 1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah melalui PPG dalam jabatan,” kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan menanggapi peringatan Hari Guru, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/11/2023).
Abetnego menambahkan selain guru-guru di bawah Kemendikbudristek, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru madrasah.
Pada November 2023, kata dia, pemerintah mencairkan tunjangan guru inpassing bagi 100.000 guru madrasah dengan besaran Rp1,4 juta per bulan.
Selain itu, pemerintah juga mulai membayarkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi 221.000 guru non PNS di bawah Kementerian Agama.
“Sebagai perlindungan jaminan sosial bagi guru-guru kita,” jelasnya.
Abetnego juga menyampaikan pemerintah terus memenuhi kebutuhan guru khususnya di sekolah negeri.
Dari target capaian 1,1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sudah terpenuhi 850.000 guru, dan akan terus bertambah pada akhir tahun ini.
Selain itu pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan skema PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan.
“Pemerintah juga siapkan skema khusus untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah Papua, yakni merekrut guru lulusan SMA/SMK. Mereka nantinya akan diberikan kesempatan mengajar sambil melanjutkan studi ke jenjang S1 dan pendidikan profesi,” tutur Abetnego.
Selain isu kesejahteraan, peningkatan kompetensi guru kejuruan juga menjadi perhatian. Terkait dengan peningkatan kompetensi guru SMK, menurut Abetnego program SMK Pusat Keunggulan (PK) telah memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk pengembangan diri, baik melalui program magang guru, guru tersertifikasi industri, praktisi mengajar, hingga kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“Semua upaya ini bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru di Indonesia,” jelasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
