Pantau - Menkominfo, Budi Arie Setiadi memastikan kasus kebocoran data Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di KPU RI bermotif ekonomi, bukan motif politik.
Ia memastikan hal tersebut, usai berkoordinasi dengan KPU, BSSN, dan aparat penegak hukum terkait masalah yang kini sedang menjadi sorotan publik tersebut.
"Kalau motif, kita berani pastikan itu kepentingan komersil, karena mau diperjualbelikan," ujar Budi usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Rabu (29/11/2023).
Dalam kasus ini, Budi enggan menyalahkan KPU RI karena dianggap kecolongan dalam mengamankan data DPT sehingga dapat diretas dan diperjualbelikan.
Menurutnya, hal ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar sistem keamanan data bisa semakin baik. Apalagi, hal ini terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
"Ini juga menjadi warning bagi pihak penyelenggara Pemilu agar menjaga sistem keamanan ini dengan baik," lanjutnya.
Sebagai informasi, kebocoran data itu viral di media sosial. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.
Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin) atau setara dengan Rp1,2 miliar. Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir.
- Penulis :
- Aditya Andreas
