Pantau - Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Riau, Effendy Sianipar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan masalah masyarakat suku Sakai di Provinsi Riau yang menjadi korban mafia tanah.
Aksi jahit mulut ini akibat dari tak kunjung menemukan penyelesaian yang semestinya, sejak Selasa (28/11/2023), suku Sakai telah melakukan aksi jahit mulut di kantor Gubernur Riau.
"Masalah ini sudah terlalu lama, masyarakat kecewa karena pemerintah Jokowi tidak kunjung menuntaskan masalah mereka. Karena itu sejak kemarin mereka melakukan aksi unjuk rasa jahit mulut, jangan ditunggu-tunggu lagi tolong Presiden segera selesaikan," ujar Effendy Sianipar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Politisi PDIP itu lantas meminta Presiden Jokowi segera mungkin memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, guna meminta pertanggungjawaban mereka terkait upayah yang sudah dilakukan dalam penyelesian konflik mafia tanah itu.
"Saya berharap Presiden segera panggil itu Mentri ATR/BPN dan KLHK. Karena masyarakat suku sakai sudah bolak balik melaporkan masalah ini kepada mereka. Tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Presiden harus ambil alih masalah ini dan segera kembalikan tanah masyarakat yang sudah dua puluh tujuh tahun dikuasi oleh mafia tanah," tegasnya.
Selain itu, Effendy juga mewanti-wanti pemerintah, agar serius menyelesaikan masalah tersebut. Effendy menilai tingkat kekecewaan masyarakat suku Sakai terhadap penyelesaian masalah lahan mereka yang dikuasai mafia tanah ini, sudah semakin memuncak.
Sehingga, jika tak kunjung mendapatkan penyelesaian, dirinya khawatir akan terjadi tindakan nekat dari masyarakat yang gelap mata.
"Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, segala kemungkinan dapat terjadi. Kemarin mereka orasi, sekarang jahit mulut dan kedepan kita tidak tau lagi," tuturnya.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media, sejak Selasa (28/11/2023) puluhan relawan melakukan aksi jahit mulut di gerbang samping kantor Gubernur Riau (Gubri). Rupanya aksi tersebut masih berlanjut hingga hari ini. Setidaknya, ada 30 warga yang ikut dalam aksi jahit mulut itu.
Aksi tersebut terkait persoalan sengketa lahan 2.500 hektare di Desa Kota Garo Tapung Hilir, Kampar, Riau yang tak kunjung tuntas. Para relawan ini melakukan aksi jahit mulut sambil membentangkan spanduk 'Kami hanya menunggu kebijakan Presiden RI Joko Widodo'.
Koordinator Aksi Antoni Fitra mengatakan, aksi jahit mulut ini terkait masalah 2.500 hektare lahan pertanian milik masyarakat suku Sakai di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang mana sejak 27 tahun terakhir dikuasai dan diusahai oleh para mafia tanah sebagai perkebunan kelapa sawit.
Parahnya lagi, sejak perkebunan kelapa sawit 2.500 hektare itu berdiri, hingga sekarang kepemilikannya masih mengatasnamakan kelompok tani masyarakat suku Sakai.
"2.500 hektare lahan pertanian milik masyarakat suku Sakai, sudah 27 tahun dikuasai mafia tanah. Para mafia itu mendirikan kebun sawit di atasnya dengan mengatas namakan kelompok tani masyarakat suku Sakai. Tetapi faktanya masyarakat suku Sakai sebagai pemiliknya tidak mendapatkan apa-apa dari perkebunan itu, melainkan mereka kehilangan lahan pertanian," ujar Antoni.
Adapun tuntutan masa aksi jahit mulut ini di antarnya meminta Gubernur menyurati Presiden Jokowi untuk menurunkan perintah tugas kepada Satuan Tugas Tindak Pidana Pertanahan, menangkap dan mengadili mafia tanah di areal 2.500 hektare di Desa Kota Garo Kampar Provinsi Riau. hingga mengembalikan kepemilikan tanah kepada masyarakat suku Sakai.
- Penulis :
- Khalied Malvino
