Pantau - Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menegaskan, tidak ada program swasembada beras di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal ini merespons pernyataan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres keempat, Minggu (21/1/2024) lalu.
"Saya ingin menyampaikan kondisi seobjektif mungkin agar persoalan pangan rakyat tidak menjadi komoditas elektoral, serta tidak berbasis pada data yang benar," kata Said, Selasa (23/1/2024).
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), ia menjelaskan, sejak tahun 2014 hingga 2023 Indonesia selalu melakukan impor beras.
Tahun 2014, Indonesia impor beras 844 ribu ton, kemudian jumlah ini naik sebanyak 861 ribu ton pada 2015.
Selanjutnya, di tahun 2018, impor beras melonjak menjadi 2,25 juta ton. Hal serupa juga terjadi menjelang Pemilu 2024. Impor beras pada tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton.
“Bahwa benar pada tahun 2023 Indonesia mengalami El Nino, musim kering yang agak panjang. Namun, masa ini berlangsung kurang dari 4 bulan, dan memang ada kebutuhan untuk menutup pasokan kebutuhan beras dalam negeri,” tukasnya.
Data BPS juga mengungkapkan, produksi beras pada tahun 2022 sebesar 31,5 juta ton dan periode Januari-Oktober 2023 mencapai 30,9 juta ton. Artinya, masih sangat mungkin ada perubahan data produksi beras sampai Desember 2023.
“Jadi, sangat tidak tepat kalau El Nino dijadikan rujukan untuk mengungkapkan kebutuhan impor beras dengan skala masif,” tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
