Pantau - Dunia masih dihadapkan dengan berbagai tantangna yang tak mudah di awal 2024. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.
“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector - Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” ungkap Sri Mulyani dalam pidatonya pada Rapat Kerja Pimpinan DJBC di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dilansir dari situs kemenkeu.go.id, Jumat (26/1/2024).
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengimbau semua jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership, dan ketahanan untuk bisa menghadapi situasi global yang dipenuhi ketidakpastian karena tensi geopolitik yang menguat.
Dia menyebut climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Utamanya, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap menuju Indonesia maju.
“Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menuturkan, seluruh jajaran DJBC dapat senantiasa meningkatkan sinergi, kolaborasi, support, dan kepercayaan antarunit di lingkungan Kemenkeu maupun dengan institusi lain, serta mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.
“Saya yakin akan bisa melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Jadi tolong manajemen leadership, resources dikelola dengan baik hubungan antar unit ke atas maupun horizontal dengan institusi lain. Itu tugas yang harus Anda lakukan,”pinta Menkeu.
Sri Mulyani turut mengapresiasi kerja keras dan dedikasi luar biasa DJBC, namun tetap harus mewaspadai dalam menghadapi kontestasi politik jelang Pemilu 2024.
“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” tegasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
