Pantau - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan, pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan dilanjutkan setelah pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024.
“DPR telah sepakat akan melanjutkan pembahasan revisi UU Desa usai pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini juga dibahas dalam rapat paripurna DPR terakhir,” ungkapnya, Kamis (1/2/2024).
Puan menjelaskan, keputusan tersebut diambil untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan kepala desa terpolitisasi.
“Kami di DPR nggak mau ada tarik menarik, kami mau dari kepala desa itu adalah aspirasi Indonesia. Intinya kepala desa untuk kesejahteraan desa,” katanya.
Puan mengaku, keputusan ini mempertimbangkan netralitas kepala desa dan memilih untuk membahas revisi UU Desa setelah situasi politik tidak lagi memanas.
Ia menekankan, Indonesia memiliki ribuan desa dengan beragam kepentingan yang harus difasilitasi.
“Dan nggak semua warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau. Jadi harus diingat, kepentingannya untuk kepentingan Indonesia,” ujarnya.
Meskipun demikian, Puan menegaskan bahwa semua aspirasi dari seluruh elemen bangsa akan difasilitasi oleh DPR.
Puan turut meminta para kepala desa untuk bersabar dan mengajak mereka agar turut serta menyukseskan Pemilu 2024.
"Revisi UU Desa tetap penting, namun diperlukan kondusivitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
