HOME  ⁄  Nasional

Santer Kabar Jokowi Pimpin Koalisi Besar, Begini Kata TKN

Oleh Ahmad Munjin
SHARE   :

Santer Kabar Jokowi Pimpin Koalisi Besar, Begini Kata TKN
Foto: Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Afriansyah Noor. (ANTARA/Kemnaker)

Pantau – Ruang publik kembali diwarnai dengan santernya kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gigadang-gadang menjadi pemimpin koalisi besar partai politik. 

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Afriansyah Noor mengaku belum ada pembicaraan soal kabar tersebut. Dia mengatakan hal itu masih berupa usulan.

"Soal ini saya sudah sampaikan bahwa usulan PSI itu baik-baik saja, tapi sampai sejauh ini koalisi besar belum ada bertemu dan belum ada membahas soal usulan PSI ini. Jadi usulan PSI ini menurut saya masih usulan baru PSI sendiri," kata Afriansyah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Afriansyah menjelaskan, jika terdapat usulan maka tokoh dalam koalisi akan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dia juga mengatakan hubungan Jokowi dan Prabowo terlihat harmonis selama hampir lima tahun.

"Jadi usulan PSI ini menurut saya masih usulan baru PSI sendiri. Nah biasanya, kalau ini semua akan direspons itu seluruh koalisi akan berkumpul kemudian bermusyawarah mufakat, apakah disetujui atau tidak. Tapi, selama hampir 5 tahun antar-Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini chemistry-nya nyambung," kata Afriansyah.

Dia menuturkan, keputusan mengenai koalisi diserahkan kepada Prabowo. Afriansyah menyatakan yang terpenting adalah melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Jokowi.

"Nah nanti Pak Prabowo tentunya akan memutuskan apakah usulan ini akan diterima atau tidak, tetapi yang jelas chemistry yang baik ini harus dibangun karena Pak Prabowo akan meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi," ucap Afriansyah.

Lebih lanjut, Afriansyah menekankan keputusan tersebut ada di tangan presiden terpilih yang memiliki kewenangan.

"Di sini Pak Prabowo juga dibantu oleh putra kandungnya Pak Jokowi, tentunya ini masih ada korelasi psikologis yang menyambung. Tapi tetap seluruh keputusan itu ada di tangan presiden terpilih yang mempunyai kewenangan," pungkas dia.

(Laporan: Nur Nasy'a Dalila)

Penulis :
Ahmad Munjin
Editor :
Ahmad Munjin