Pantau - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan, rencana Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan mengatur tentang anglomerasi kawasan Jakarta dan sekitarnya, telah direncanakan sejak lama.
"Ide untuk mengkoordinasikan dan menyinkronisasi, terutama perencanaan Jakarta dengan sekitarnya itu sudah lama. Sehingga dulu ada pikiran bahwa Jakarta harus dipimpin oleh seorang menteri yang bisa mengkoordinasikan beberapa daerah," kata Ma'ruf di Kendari, Kamis (21/3/2024).
Ma'ruf menyebut, pembahasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya telah dilakukan sejak tahun 1971, saat dirinya masih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta.
"Itu pernah dan pernah dibicarakan beberapa kali. Dulu saya pernah jadi anggota DPRD DKI, dan melakukan koordinasi dengan Jawa Barat, bagaimana supaya perencanaan antara Jakarta dengan daerah sekitarnya itu sinkron," ungkapnya.
Ma'ruf memberikan contoh seperti Depok, yang seharusnya menjadi area resapan air, namun akhirnya air tidak terserap dengan baik dan langsung mengalir ke Jakarta.
Dengan demikian, Ma'ruf mendukung pembahasan ulang mengenai aglomerasi Jakarta. Sebagai Wakil Presiden, nantinya dia akan mengkoordinasikan Jakarta dan sekitarnya hingga ke tingkat menteri.
Ma'ruf menyatakan, apabila ada perbedaan persepsi yang muncul selama pembahasan RUU DKJ, terutama mengenai aglomerasi Jakarta yang akan dipimpin oleh wakil presiden, itu adalah suatu hal yang wajar.
"Mungkin dipilihnya Wapres karena ini menyangkut mengkoordinasikan berbagai daerah yang mungkin sulit dilakukan pada tingkat menteri, jadi perlu diangkat ke level yang lebih tinggi," tambahnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
