Pantau.com - Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyarankan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait kebijakan memberikan dana kelurahan sebaiknya direalisasikan setelah Pemilu Serentak 2019 digelar. Hal itu, katanya, agar tak menimbulkan kesalahpaham atau salah persepsi.
"Kalau hanya menjelang pemilu sangat rawan untuk kemudian disalahpahami dan politisasi," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Baca juga: Fadli Zon Kritik Kebijakan Dana Kelurahan: Kenapa Enggak dari Dulu?
Menurutnya, kebijakan soal dana kelurahan yang ingin direalisasikan Jokowi sebaiknya lebih dulu dibahas bersama dengan rekan-rekan di DPR RI. Dengan begitu, katanya, bisa mengurangi kesalahpahaman yang terjadi nantinya.
"Ada pemerintah harus serius membawa ke DPR untuk kemudian dibahas ke DPR dan saya sepakat kalau itu agar tidak memunculkan pemahaman yang salah. Sebaiknya realisasinya setelah pemilu saja," tegasnya.
Selain itu, Wakil Ketua MPR RI itu meminta kebijakan memberikan anggaran dana kelurahan ini harus dilandasi payung hukum yang kuat. Menurutnya, jika tak ada payung hukum akan berpotensi sebagai tindak pidana korupsi.
"Pertama kami menuntut ada payung hukumnya dulu kalau payung hukumnya gak ada bagimana membuat anggran. Anggaran tanpa payung hukum itu berarti sebuah korupsi anggaran dan akan bermasalah jadi buat aturan payung hukmunya itu dibuat dlu setelah itu kemudian diajukan ke DPR," pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan adanya Dana Kelurahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Dana Kelurahan dianggarkan Rp3 triliun, pasalnya kata dia selama ini banyak kecemburuan yang meminta dana kelurahan demi mengatasi permasalahan perkotaan yang juga dianggap kompleks.
Baca juga: Dana Kelurahan Dikritik, Ini Penjelasan Sri Mulyani
"Demi mengatasi permasalahan perkotaan yang juga dianggap kompleks," ujarnya saat pemaparan di Gedung Banggar, DPR RI, Jakarta, Senin (15/10/2018).
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
