Pantau.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyayangkan kembali terjadinya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan KPK terbaru Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Untuk itu dirinya menyarankan agar sistem politik Indonesia harus diperbaiki salah satunya dengan dana saksi pemilu yang dibiayai APBN.
"Tentu sekecil apapun korupsi tidak ada yang benarkan. Tapi sekali lagi saya berpendapat terutama sistem politik harus diperbaiki. Karena terus terang kalau masih seperti ini contoh saja yang saya selalu beri contoh kan lagi bahas soal saksi kan gitu," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Baca juga: KPK: OTT Bupati Cirebon Terkait Jual Beli Jabatan
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengaku merasa heran lantaran sekarang ini para calon legislatif maupun calon kepala daerah dilarang mencari uang selain dari gajinya akan tetapi harus membiayai dana saksi yang mahal.
"Cobalah kalau semua bupati dipanggil semua sekarang coba cek seluruh DPRD, DPRD kota kabupaten uang ketok palu itu pasti ada ya," tuturnya.
Zulhas melanjutkan, menurutnya di negara Amerika latin semua biaya saksi pemilu dibiayai oleh anggaran negara. Jadi, katanya, tidak ada yang namanya calon kepala daearah maupun calon legislatif yang ingin mengikuti kontestasi pemilu menyodorkan mahar politik ke partai politiknya.
"Orang gak boleh jadi kalo partai politik kandidat DPR nyogok langsung didis walaupun cuma 10 ribu 100 ribu itu didis karena semua dibiayai. Iklan diatur pasang baliho diatur gitu saksi dibiayai negara kalo gak salah 50 ribu rupiah per suara itu kalo ikut pemilu dua kali," ungkapnya.
Untuk itu, menurutnya dana saksi diperlukan dibiayai dan ditanggung negara. Ia menilai dengan begitu para kepala daerah yang sudah terpilih atau menjabat tak akan melakukan korupsi untuk mengganti biayai mahal yang telah dihabiskan saat mengikuti pemilu.
"Ini baru saksi belum yang lain-lain ya terus terang sekarang bupati gajinya 6 juta setengah hanya 6 juta setengah proposal tiap hari dateng pasti dia akam cari jalan gabener kan. Nah ini lah harus di pebaiki," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terkait jual beli jabatan.
Baca juga: Ridwan Kamil Prihatin Bupati Cirebon Terjaring OTT KPK
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra bersama enam orang lainnya.
"Terkait jual beli jabatan," kata Basaria di Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
