Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Waka DPR Desak Penanganan Permukiman Padat Jakarta untuk Tingkatkan Kesejahteraan dan Keamanan Warga

Oleh Ahmad Ryansyah
SHARE   :

Waka DPR Desak Penanganan Permukiman Padat Jakarta untuk Tingkatkan Kesejahteraan dan Keamanan Warga
Foto: Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal (dok. DPR RI)

Pantau - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyoroti kondisi permukiman padat dan kumuh di Jakarta yang masih memprihatinkan di tengah megahnya pembangunan infrastruktur. Menurut Cucun, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam penataan kota, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mendorong langkah konkret pemerintah untuk memperbaiki kawasan tersebut demi meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan warga.

"Di tengah pembangunan infrastruktur yang maju di Jakarta, masih banyak kawasan padat yang kondisinya kumuh. Ini menunjukkan adanya paradoks yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah," ujar Cucun dalam keterangannya pada Rabu (13/11/2024).

Cucun menekankan pentingnya penataan kota yang inklusif dan berkeadilan, terutama di pusat kota strategis seperti Jakarta. Sebagai contoh, Cucun menyebut kawasan padat di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, yang rentan terhadap ancaman keselamatan dan keamanan. Ia menjelaskan, permukiman yang sempit dan minim akses mobilisasi berpotensi membahayakan keselamatan warga jika terjadi bencana, seperti kebakaran.

Baca Juga:
Sertigas, Perkuat Sistem dan Tata kelola di PUPR dan Kawasan Permukiman
 

"Kawasan padat seperti Tanah Tinggi berisiko tinggi dalam hal keselamatan. Jika terjadi kebakaran, api akan cepat menyebar, mengancam keselamatan warga," jelasnya.

Cucun juga mendukung program-program kepemilikan rumah yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Cucun menyebut, inisiatif ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk di kawasan kumuh dengan menyediakan alternatif hunian yang layak.

Selain FLPP, Cucun mengapresiasi rencana pengalihan skema pembiayaan perumahan dari FLPP menjadi subsidi selisih bunga, yang memungkinkan masyarakat memilih tipe rumah sesuai kebutuhan tanpa batasan tertentu. Dengan skema ini, masyarakat memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih hunian sesuai kemampuan, yang diharapkan akan mendorong keluarga muda dan generasi muda untuk lebih mudah memiliki hunian.

"Kehadiran negara dalam program perumahan ini sangat berarti, terutama bagi generasi muda dan keluarga muda yang ingin memiliki rumah tanpa harus menunggu lama," ujarnya.

Penulis :
Ahmad Ryansyah