Pantau.com - Ketua PB Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyentil pihak kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait persoalan bendera berkalimat tauhid. Menurutnya, ada kesan Polri membiarkan bendera tersebut dan bendera provokatif yang lain berkibar sehingga memancing Banser NU meluapkan emosinya.
Hal itu diungkapkan Said Aqil pada acara diskusi ormas islam se-Indonesia yang digelar di Gedung Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), di Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat, Sabtu (17/11/2018).
Baca juga: Alumni 212 Gelar Reuni Akbar, Peneliti: Ini Bukan Sekedar Reuni Alumni Saja, Tapi...
Awalnya dalam acara ini Said yang juga selaku Ketum LPOI diberikan kesempatan untuk memberikan sambutannya di depan para peserta diskusi dan para narasumber yang hadir. Para narasumber yang hadir salah satunya perwakilan dari Kapolri yakni Brigjen Pol Merdisyam selaku Direktur Sosial Budaya Mabes Polri. Diakhir sambutannya barulah ia meberikan sentilannya kepada Polri.
"Ohiya sedikit menyinggung tentang, untuk pak Merdi Polri terutama ya enakan terang-terangan daripada blunder. Ada kesan polisi membiarkan berkibarnya bendera tauhid dimana-mana. Sehingga akhirnya Banser meluap emosi, bertindak sendiri, polisinya sih diem aja polisinya," ujar Said.
Tak hanya itu, menurutnya ada kesan pihak kepolisian juga saat ini cuek terhadap bendera provokatif lainya seperti bendera bertuliskan ganti sistem khilafah dan ganti presiden.
"Tidak ada satu bendera pun yang dirampas oleh polisi. Bahkan ada bukan hanya bendera, ada yg jelas-jelas tulisan ganti khilafah ganti sistem khilafah. Ada turunkan Jokowi, gantipresiden tapi kok ini enggak ditangkep gituloh," tuturnya.
Khusus untuk bendera yang berkibar dimana-mana bertuliskan ganti presiden menurutnya itu tak boleh dibiarkan. Sebab katanya, biarkan masa presidensialnya habis dulu selama lima tahun baru meneriaki ganti presiden.
Baca juga: Ogah Pikirkan 2014, Ma'ruf Amin Sesumbar Raih 70 Persen Suara di Riau
"Kan ngomong ganti presiden enggak boleh kecuali nanti sudah melalui proses boleh, memang sudah jelas siapa yang kalah yang menang. Kalau sekarang turunkan Jokowi ga boleh dong karena sistem presidensialnya harus lima tahun selesai. Yang heran yang heran polisi seakan akan membiarkan," pungkasnya.
Sementara itu dalam diskusi ini juga turut dihadiri pihak Kemendagri yakni Dirjen Politik dan Pemberitaan Umum Mayjen Sudarmo, dan Staf Khusus Badan Intelejen Negara (BIN) Arif Budiman.
- Penulis :
- Nani Suherni
