Pantau - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta membatalkan rencana penarikan retribusi sampah rumah tangga yang akan dimulai pada Desember 2024. Ali menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk pemerasan terhadap masyarakat kecil.
“Penarikan retribusi sampah rumah tangga ini harus dibatalkan karena justru merugikan masyarakat yang sudah kesulitan,” ujar Ali dalam keterangan persnya pada Sabtu (30/11/2024).
Ali berpendapat, daripada menarik retribusi, Pemprov Jakarta sebaiknya fokus pada edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah, sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Pergub 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah.
Ali mengusulkan agar masyarakat diberi reward atau insentif berupa barang untuk mendorong kepedulian, bukan dengan cara yang memungut biaya.
Ali juga menyoroti bahwa dalam Pergub No 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga (RW), telah ada petugas di tiap RW yang bertanggung jawab mengelola sampah rumah tangga. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan penarikan retribusi justru tidak tepat.
“Mereka sudah mendapatkan anggaran untuk pengelolaan sampah, jadi alasan penarikan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sampah sangat tidak masuk akal,” tegas Ali.
Ali meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat kecil. Dia menyarankan agar Pemprov lebih fokus pada peningkatan pelayanan dan penguatan fasilitas pengelolaan sampah di tingkat RW.
Baca juga:
- Penulis :
- Khalied Malvino
