Pantau - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk menjadikan laut sebagai halaman depan pembangunan nasional guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Selama ini, potensi besar sektor kelautan dan perikanan belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara berbagai ancaman seperti overfishing, perubahan iklim, hingga pencemaran laut terus meningkat.
Dalam acara Pembukaan Sekolah Tani ke-II di Hotel Sultan, Jakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rudy Heriyanto menekankan bahwa kebijakan ekonomi biru menjadi strategi utama dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.
"Laut adalah masa depan kita. Jika dikelola dengan baik, laut bisa menjadi sumber kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi Indonesia," kata Rudy, Jumat (22/2/2025).
Baca: Dirut Pupuk Beberkan Peran Pemuda Tani dan Kolaborasi dalam Ketahanan Pangan Nasional
Baca juga: Usia Petani Menua, Fadli Zon Ajak Pemuda Bertani
Salah satu langkah konkret adalah memperluas kawasan konservasi laut hingga 30% pada tahun 2045. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ekosistem laut, meningkatkan perlindungan habitat ikan, serta mengoptimalkan produksi oksigen dan penyerapan karbon dioksida.
"Konservasi laut bukan hanya soal menjaga lingkungan, tapi juga memastikan nelayan tetap bisa melaut dengan hasil yang berkelanjutan," ujar Rudy.
Selain konservasi, pemerintah juga mengimplementasikan penangkapan ikan berbasis kuota, yang diterapkan pertama kali di zona 3, wilayah Maluku. Kebijakan ini bertujuan menjaga stok ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Kami ingin memastikan bahwa laut tetap kaya dan berkelanjutan. Sistem kuota ini diharapkan dapat mengontrol eksploitasi ikan agar tidak berlebihan," jelas Rudy.
Baca juga: Budisatrio Dorong Anak Muda Ambil Peran di Sektor Pertanian
Baca juga: Rakernas Pemuda Tani Indonesia, Budisatrio Djiwandono Dorong Edukasi Petani
Untuk melindungi ekosistem laut dari pencemaran, KKP menggagas gerakan partisipasi nelayan dalam membersihkan sampah plastik di laut. Program ini memberikan insentif bagi nelayan untuk mengumpulkan sampah plastik saat tidak melaut, yang kemudian akan ditukar dengan kompensasi ekonomi.
"Nelayan bisa tetap mendapatkan penghasilan dengan membersihkan laut dari sampah plastik. Ini langkah nyata untuk menjaga lingkungan sekaligus mendukung ekonomi mereka," kata Sekjen KKP.
Dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, KKP juga tengah membangun sistem Ocean Big Data, yang akan mengintegrasikan data kelautan untuk mendukung kebijakan berbasis teknologi.
Dengan langkah-langkah ini, KKP optimistis sektor kelautan dan perikanan akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang berkelanjutan, serta membawa Indonesia menjadi negara maritim yang kuat dan mandiri.
- Penulis :
- Fithrotul Uyun
- Editor :
- Fithrotul Uyun
