Pantau - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kebijakan pembatasan angkutan barang pada masa Lebaran 2025.
"Kementerian Perdagangan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pembatasan angkutan jalan agar tetap dapat dikecualikan untuk muatan barang kebutuhan pokok, barang tujuan ekspor, dan barang kebutuhan strategis lainnya pada masa Lebaran," ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso
Selain berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kemendag juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik dan kementerian/lembaga negara lainnya terkait mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara mingguan.
Baca juga: Jelang Lebaran 2025, Menteri PU Tinjau Kesiapan Infrastruktur Jalan di Banten
Pemerintah melakukan manajemen impor untuk memastikan ketersediaan barang yang memerlukan pasokan dari luar negeri. Kemendag memastikan ketepatan waktu dan tepat jumlah komoditas yang memerlukan pasokan dari luar negeri.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menegaskan bahwa langkah-langkah strategis telah diambil sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat agar perjalanan mudik lebih lancar, aman dan nyaman.
Baca juga: Harga Tiket Pesawat Lebaran 2025 Turun hingga 14 Persen, Catat Tanggal Berlakunya
Keselamatan menjadi prioritas utama, terutama dalam upaya menekan angka kecelakaan yang sering disebabkan oleh truk dengan muatan berlebih (ODOL).
Pemerintah berkomitmen untuk lebih tegas dalam menertibkan kendaraan yang melanggar aturan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.
Menjelang Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah terus memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.
Untuk memantau kondisi lapangan secara real-time, posko terpadu lintas kementerian dan lembaga akan mengandalkan sistem berbasis data dan kecerdasan buatan (AI).
Jika terjadi kepadatan berlebihan, langkah-langkah rekayasa lalu lintas akan segera diterapkan guna mengurai kemacetan dan menjaga kelancaran perjalanan.
Baca juga: Lebaran 2025: Penukaran Uang Baru ala Digital, BI Dorong Mudik Tanpa Repot ke Bank
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
