Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Tepis Isu Miring! Sufmi Dasco Ungkap 3 Poin Kritis soal Revisi UU TNI

Oleh Muhammad Rodhi
SHARE   :

Tepis Isu Miring! Sufmi Dasco Ungkap 3 Poin Kritis soal Revisi UU TNI
Foto: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Tangkapan layar TV

Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terburu-buru. Sebagai pimpinan DPR yang turut mengawal jalannya revisi ini, Dasco merasa perlu meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. 

Ia menepis isu bahwa ada banyak pasal yang diam-diam diubah dalam revisi ini, serta membantah anggapan bahwa pembahasan dilakukan dalam waktu singkat atau secara tertutup di lokasi-lokasi yang tidak semestinya. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/3/2025), Dasco memberikan klarifikasi dengan detail untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai proses revisi UU TNI. 

Berikut tiga poin utama yang ia sampaikan:

1. Dasco: Revisi Hanya Bahas 3 Pasal, Tidak Ada yang Ditambah Diam-diam

Dasco menegaskan bahwa revisi UU TNI hanya mencakup tiga pasal, yaitu Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53. Ia dengan tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa ada banyak pasal lain yang ikut direvisi tanpa diketahui publik. 

Menurutnya, draf yang beredar luas di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan yang sedang dibahas di DPR. Ia juga menegaskan bahwa jika ada pasal yang terlihat serupa dengan draf resmi, isi dan substansinya bisa sangat berbeda dari apa yang sebenarnya dibahas dalam revisi ini.

"Jadi dalam revisi UU TNI hanya ada 3 pasal, Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial, saya lihat banyak sekali, kalaupun ada pasal pasal yang sama yang kita sampaikan itu isinya sangat jauh berbeda," kata Dasco dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Dengan pernyataan ini, Dasco ingin memastikan bahwa masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang tidak akurat mengenai revisi UU TNI.

Baca juga: 5 Poin Penting Revisi UU TNI: Dari Urusan Narkoba hingga Jabatan di 16 Lembaga

2. Dasco: Tidak Ada Pembahasan Ngebut, Proses Sudah Berjalan Berbulan-bulan 

Selain membantah isu soal jumlah pasal yang direvisi, Dasco juga menepis anggapan bahwa pembahasan dilakukan secara terburu-buru. Ia menyatakan bahwa proses revisi UU TNI sudah berlangsung selama beberapa bulan dan bukan sesuatu yang dikerjakan dalam waktu singkat. Menurutnya, pembahasan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di DPR dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

"Pertama saya sampaikan tidak ada ngebut mengebut dalam Revisi Undang-Undang TNI," ucapnya. 

Dasco ingin masyarakat memahami bahwa proses perubahan undang-undang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang instan. Ia juga menegaskan bahwa revisi ini melalui tahapan yang wajar sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem legislatif. Oleh karena itu, anggapan bahwa DPR dan pemerintah secara tiba-tiba mempercepat pembahasan tanpa pertimbangan yang matang adalah hal yang tidak benar.

3. Dasco: Rapat Terbuka, Tidak Ada yang Disembunyikan 

Terkait dengan tuduhan bahwa rapat pembahasan revisi UU TNI dilakukan secara diam-diam, terutama di hotel, Dasco kembali memberikan klarifikasi yang tegas. Ia mengatakan bahwa rapat tersebut bukan rapat rahasia, melainkan rapat yang bersifat terbuka dan telah terjadwal dalam agenda resmi DPR. Dengan kata lain, siapa pun yang ingin mengetahui jalannya pembahasan bisa mengakses informasinya secara transparan.

"Tidak ada rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka, boleh dilihat di agenda rapatnya itu rapat diagendakan terbuka," sebutnya. 

Dasco juga menjelaskan bahwa lokasi rapat di hotel bukan berarti pembahasannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ia menyebutkan bahwa DPR memang sering mengadakan rapat di berbagai tempat, termasuk di luar gedung DPR, dengan tujuan agar pembahasan bisa berjalan lebih efektif. Namun, hal ini tidak mengurangi transparansi dan keterbukaan rapat tersebut.

Sebagai Wakil Ketua DPR, Dasco berperan penting dalam mengawal revisi UU TNI dan memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai prosedur yang ada. Dengan pernyataan-pernyataan tegasnya, ia ingin menepis berbagai spekulasi yang berkembang di publik. 

Menurutnya, revisi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan nasional, sehingga tidak ada agenda tersembunyi di baliknya. Ia berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat tentang proses revisi UU TNI yang sedang berlangsung.

Penulis :
Muhammad Rodhi
Editor :
Muhammad Rodhi

Terpopuler