Pantau.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai rencana pergantian Wakil Ketua MPR Mahyudin dengan Titiek Soeharto sepenuhnya merupakan hak Partai Golkar.
"Apapun yang diputuskan partai Golkar itu adalah hak dari partai Golkar," ujar Zulhas saat dikonfirmasi awak media di Kompleks Palemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Namun menurut Ketua Umum PAN itu, adanya Undang-Undang MD3, UU Nomor 17 Tahun 2014, membuat dirinya harus benar-benar berhati-hati dalam memutuskan amanat Golkar untuk mengganti Mahyudin.
Baca juga: Mahyudin Ungkap 'Barter Politik' Antara Airlangga dan Titiek Soeharto
Karena upaya penukaran dianggap tidak dibenarkan oleh aturan itu, apabila Wakil Ketua MPR tidak mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, dan apabila bersikukuh maka pejabat yang memutuskan dianggap melanggar Undang-Undang.
"Kalau kita di MPR tentu proses prosedur kalau ada pergantian itu kita lihat aturan, dan perundang undangannya seperti apa itu yang harus di ikuti dan disesuaikan oleh pihak-pihak yang terkait," papar pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Sementara guna membahas polemik tersebut, Zulhas bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di kediamannya di Kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan sore.
- Penulis :
- Dera Endah Nirani
