Pantau - PT Hutama Karya (Persero) Tbk menandatangani dua Memorandum of Understanding (MoU) yakni yang pertama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tentang Dukungan Untuk Pembangunan Dapur Beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program Makan Bergizi Gratis.
Kedua dengan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Dukungan Peralatan Dapur Umum pada Program Makan Bergizi Gratis.
Bertempat di Pendopo Kementerian PU, penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan pada Sabtu (22/3) oleh Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PU Lilik Retno Cahyadiningsih, Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar, serta 2 Direktur Utama (Dirut) BUMN Karya yakni Dirut PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Entus Asnawi Mukhson dan Dirut PT PP (Persero) Tbk. Novel Arsyad untuk perjanjian pertama serta dengan Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo dan 2 Dirut BUMN Karya yang sama untuk perjanjian kedua.
Dalam sambutannya, Menteri PU mengatakan bahwa perjanjian ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Kesepakatan ini juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah,” ujar Dody.
Baca juga: Hutama Karya Kantongi Laba Bersih Rp2,7 Triliun di 2024
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan bahwa dalam perjanjian pertama, Hutama Karya dan Kementerian PU sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan 1 unit dapur umum beserta fasilitas pendukungnya pada aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah di Desa Pasir Putih Provinsi Jambi milik Kementerian PU.
“Dukungan infrastruktur yang akan kami bangun meliputi bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL) dengan nilai maksimal 3,6 Miliar rupiah,” ujar Adjib.
Lebih lanjut Adjib menyampaikan bahwa Jambi dipilih sebagai lokasi pilot project dalam kerjasama ini bersama dengan Kebumen dan Jawa Barat, dimana Jambi termasuk sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena memenuhi kriteria.
Wilayah ini juga memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, ubi, nanas, cabai, sawit, serta ternak ayam, sapi, dan kambing yang dapat mendukung program MBG.
Selain itu Hutama Karya juga mengoperasikan salah satu ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah ini yakni Tol Betung Jambi Seksi 3 Bayung Lencir - Tempino yang bermanfaat untuk memperluas jangkauan distribusi dari lokasi bahan pangan ke wilayah dapur.
Baca juga: Hutama Karya Fungsionalkan Tiga Ruas JTTS Jelang Mudik Lebaran 2025
Sementara pada perjanjian kedua, Hutama Karya bersepakat dengan Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai maksimal Rp 835 juta untuk penyediaan peralatan dapur umur.Hutama Karya juga akan menganalisis lebih rinci skema penyaluran program TJSL serta peralatan yang dibutuhkan agar tepat sasaran sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
“Kami berharap bisa merampungkan pembangunan dapur umum ini sesuai target sehingga dapat segera dioperasikan oleh BGN dan memberikan manfaat maksimal bagi program MBG serta membantu sekitar ratusan ribu siswa di Jambi menerima makan siang bergizi dengan bahan segar dan sehat,” tutup Adjib.
Fasilitas pendukung program MBG tersebut berupa kendaraan pengangkut pada dapur umum yang akan dibangun Hutama Karya di Provinsi Jambi tersebut.
Setelah MoU ini, akan ada beberapa tahapan yang kami lakukan mulai dari melakukan pendetailan dan finalisasi administrasi, melakukan survey lokasi, berkoordinasi untuk proses perizinan, hingga melakukan persiapan konstruksi.
- Penulis :
- Tubagus Rachmat
