Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa opsi terkait tenaga pengajar di Sekolah Rakyat.
Guru yang mengajar dapat berasal dari penugasan ASN atau tenaga pengajar yang telah memiliki sertifikasi pendidikan profesi.
"Kedua opsi ini masih dalam tahap finalisasi," ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa proses perencanaan perekrutan guru serta penyusunan kurikulum Sekolah Rakyat hampir selesai, dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) sebagai ketua satgas.
Baca juga: Presiden Prabowo: Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan
"Kurikulumnya sudah cukup matang, dan dipimpin oleh Dikdasmen," jelasnya. Gus Ipul juga menegaskan bahwa tata kelola Sekolah Rakyat akan dilakukan secara terpadu agar tidak terjadi kesenjangan dengan sekolah lainnya. Pengelolaan ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Dikdasmen.
"Ini adalah sekolah pemerintah yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama," tambahnya.
Saat ini, sebanyak 53 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026, sementara 82 lainnya masih dalam tahap asesmen terkait kondisi bangunan dan lahan. Gus Ipul mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 200 lokasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
"Saat ini, ada 82 lokasi yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU)," katanya.
Baca juga: Sekolah Rakyat Siap Tampung 1.000 Siswa dengan Kurikulum Plus-plus
Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga akan melibatkan sektor swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana.
"Sarana dan prasarana akan dibangun oleh PU, bukan Kementerian Sosial," tegasnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa perhitungan anggaran untuk Sekolah Rakyat masih dilakukan, dengan mempertimbangkan biaya operasional per siswa.
"Kami akan menyampaikan detail anggaran per siswa nantinya," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa anggaran ini dapat berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada jenjang pendidikan yang diselenggarakan.
"Biaya untuk SMA, SMP, dan SD tentu tidak sama, dan indeksnya pun bervariasi di setiap wilayah," pungkasnya.
Baca juga: Presiden Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat Berasrama Rampung Tahun Ini
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
