Pantau - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan perubahan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari sistem pembatasan menjadi sistem insentif untuk mendorong penggunaan produk lokal oleh pelaku usaha.
Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo, Adhi Lukman, menyampaikan bahwa usulan ini merupakan respons terhadap rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi kebijakan TKDN.
"Kami ingin mengusulkan kita melakukan perubahan rezim. Kalau dulu ada pembatasan atau larangan melalui TKDN, melalui pertek (persetujuan teknis) dan lain sebagainya, mungkin sekarang akan lebih kita usulkan rezimnya insentif," ujar Adhi Lukman di Jakarta, Senin.
Menurutnya, insentif seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, atau dukungan fiskal lainnya akan lebih mendorong perusahaan untuk menggunakan produk dalam negeri.
Ia menegaskan bahwa Apindo mendukung penuh relaksasi TKDN secara bertahap dengan tujuan akhir agar industri dalam negeri bisa mandiri.
Perlu Roadmap dan Reformasi Proses TKDN
Adhi juga menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang jelas mengenai target waktu kemandirian industri nasional.
Ia menyoroti salah satu contoh yaitu industri susu, yang saat ini masih bergantung pada impor hingga 80 persen.
Adhi mengusulkan agar industri susu diberi insentif apabila mampu meningkatkan penyerapan susu dari peternak lokal.
Selain itu, ia mengkritisi lamanya proses pengurusan TKDN di sektor-sektor tertentu, seperti industri alat kesehatan, yang bisa memakan waktu hingga 18 bulan.
Menurutnya, hal tersebut menjadi hambatan dalam pertumbuhan dan inovasi industri lokal.
"Dengan rezim insentif bagi industri yang sudah menyerap lokal atau tingkat TKDN-nya makin tinggi. Atau istilahnya apa saja, tidak perlu harus istilah TKDN ya, tapi misalnya kandungan lokal itu cukup tinggi. Pemerintah kami harapkan bisa memberikan semacam insentif bagi yang semakin banyak menggunakan lokal," jelasnya.
Apindo berharap perubahan rezim ini dapat menjadi pendorong nyata bagi pelaku usaha agar lebih aktif memanfaatkan produk dalam negeri, sehingga industri nasional bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan sinyal perubahan kebijakan dengan menyatakan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan TKDN.
"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan kita akhirnya kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4).
- Penulis :
- Pantau Community
