Pantau - PT Pertamina (Persero) menanggapi rencana pemerintah yang akan memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan bahwa hingga kini mekanisme pembelian solar subsidi masih dilakukan melalui sistem QR Code MyPertamina.
"Sampai saat ini pemberlakuan, bukan pembatasan ya, tapi pengaturan untuk pembelian BBM subsidi masih kami lakukan secara QR Code", ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat masih dapat membeli solar maupun Pertalite subsidi menggunakan QR Code yang telah tersedia selama belum ada aturan baru dari pemerintah.
"Jadi selama memang aturan yang belum ada, kami akan masih mengacu kepada aturan tersebut. Jadi masyarakat yang ingin membeli solar ataupun pertalite dapat menggunakan QR Code yang selama ini sudah berjalan", jelas Fadjar.
Rencana Pengetatan dan Batas Volume Pembelian
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyampaikan bahwa pengetatan penyaluran solar subsidi akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan distribusi yang sesuai sasaran.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan bahwa pihaknya akan mengatur ulang batas volume pembelian solar yang selama ini dinilai terlalu besar.
Saat ini, batas pembelian solar subsidi adalah 60 liter untuk kendaraan roda empat, 80 liter untuk kendaraan roda enam, dan 200 liter untuk kendaraan di atas enam roda.
"Nah ini kami menilai bahwa itu terlalu banyak karena itu melebihi kapasitas tangkinya sehingga berpotensi untuk disalahgunakan", ujar Erika.
Pengetatan ini dilakukan berdasarkan kajian bersama antara BPH Migas dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Sepanjang tahun 2024, penyaluran solar subsidi tercatat mencapai 17,62 juta kiloliter, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 17,57 juta kiloliter.
"Berdasarkan kajian yang kami lakukan bersama dengan tim kajian dari UGM, ini akan kami lebih perketat untuk volumenya", tambah Erika.
BPH Migas juga akan mulai menghitung volume Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dari ujung nozzle untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi.
"Kami sedang siapkan pedoman teknisnya tinggal menunggu nanti PMK-nya diterbitkan dari Kementerian Keuangan. Kami akan menetapkan pedoman teknis untuk perhitungannya", tutup Erika.
- Penulis :
- Pantau Community
