Pantau - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina, mengungkapkan bahwa banyak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan Bank DKI untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.
Menurut Elva, laporan mengenai masalah ini terus berdatangan dari masyarakat sejak pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 dimulai pada 8 April 2025.
"Sampai dengan saat ini, banyak penerima KJP Plus yang tidak bisa membayar belanja keperluannya dengan menggunakan Bank DKI," kata Elva di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa kendala ini menambah daftar catatan buruk pelayanan Bank DKI, yang sebelumnya juga sempat bermasalah sejak bulan puasa menjelang Lebaran 2025.
"Kalau sudah begini, lagi-lagi nasabah atau penggunanya yang dirugikan dan kehidupannya menjadi terganggu," ujarnya.
Minta Evaluasi Layanan Bank DKI
Elva menyampaikan bahwa pencairan dana KJP Plus tahun ini menyasar 707.622 peserta didik dari berbagai jenjang, mulai dari SD hingga PKBM.
Ia menekankan pentingnya kelancaran pencairan dana karena dana tersebut digunakan untuk kebutuhan dasar, terutama pendidikan.
" Kami ingin mengingatkan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta bahwasanya ini merupakan masalah yang serius. Tidak seharusnya pencairan dana KJP Plus terkendala karena menyangkut keperluan dasar banyak orang, yaitu pendidikan," katanya.
Ia juga meminta agar pimpinan Bank DKI segera mengatasi permasalahan yang ada dan mengevaluasi sistem layanan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
“Kami juga ingin Bank DKI untuk menjawab keresahan ini supaya masyarakat bisa kembali percaya bahwasanya uangnya, terutama dana KJP Plus aman disimpan di sana," tambahnya.
Sebelumnya, pada akhir Maret 2025, aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI mengalami gangguan layanan.
Meski demikian, Gubernur Pramono Anung bersama manajemen Bank DKI memastikan bahwa dana dan data nasabah tetap aman.
Sebagai bentuk tanggung jawab atas gangguan tersebut, Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, diberhentikan dari jabatannya.
- Penulis :
- Pantau Community
