Pantau - Penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden oleh Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk koreksi terhadap kinerja Kantor Komunikasi Presiden (PCO).
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyebut langkah ini berkaitan langsung dengan blunder komunikasi yang beberapa kali dilakukan oleh PCO.
Menurutnya, publik menilai PCO gagal membangun citra positif Presiden Prabowo dan justru menciptakan kekisruhan akibat pernyataan yang tidak terukur.
Sinyal Kekecewaan Istana terhadap PCO
Adi menyatakan bahwa penunjukan Prasetyo bisa dimaknai sebagai cara Presiden untuk "mengamputasi" kesalahan komunikasi dari tim PCO.
Ia menegaskan bahwa Mensesneg yang berasal dari lingkaran dalam Prabowo lebih tepat menjadi jubir karena pernyataannya akan mencerminkan kehendak Presiden secara langsung.
Prasetyo disebut sebagai sosok yang sangat memahami arah kebijakan dan keinginan Presiden bahkan tanpa harus diberi instruksi eksplisit.
Adi juga menyindir beberapa sosok dalam PCO yang di masa lalu pernah menjadi pengkritik Prabowo saat Pilpres 2014 dan 2019.
Ia menilai penunjukan Prasetyo sebagai jubir jauh lebih logis ketimbang memberi ruang kepada tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak sejalan dengan Prabowo.
Kritik Terhadap PCO dan Pernyataan Prasetyo
Meskipun mengkritik keras kinerja PCO, Adi menolak usulan reshuffle terhadap Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.
Ia tetap menyebut Hasan sebagai orang yang cakap, namun menekankan pentingnya menyadari posisi sebagai pejabat publik dan menjaga kehati-hatian dalam pernyataan politik.
Prasetyo Hadi sendiri menegaskan bahwa peran barunya sebagai jubir Presiden tidak memerlukan pelantikan resmi, karena semua menteri idealnya dapat menjadi juru bicara Presiden.
Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak mengambil alih fungsi PCO, melainkan hanya membantu memperkuat komunikasi publik tentang urusan-urusan kepresidenan.
- Penulis :
- Gian Barani
