Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan infrastruktur digital publik untuk program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai digitalisasi sangat penting untuk memperoleh data yang akurat demi memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
"Pada dasarnya kita mendukung. Kita tidak bisa lagi menghindar bahwa penyaluran bansos ini harus melibatkan teknologi", ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (18/4/2025), usai rapat bersama perwakilan DEN di Kantor Kemensos, Kamis (16/4).
Tantangan Penyaluran dan Perbedaan Literasi Penerima Bansos
Saat ini, penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur utama: Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Gus Ipul mengakui bahwa metode ini masih menghadapi kendala, terutama terkait perbedaan tingkat literasi keuangan dan teknologi di kalangan penerima manfaat.
Ia menjelaskan bahwa sebagian bansos tidak terserap karena penerima tidak paham cara mencairkan, sedang sakit, atau mengalami kendala akses.
"Artinya, penerima manfaat ini kemampuan atau literasinya tentang macam-macam ini berbeda-beda. Literasi keuangannya beda-beda, literasi tentang teknologinya juga beda-beda", jelasnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa transformasi digital tetap harus dimulai, terutama bagi masyarakat yang sudah melek teknologi.
"Bahwa sekian persen ketinggalan, masih tetap cara manual, akan kita bantu. Tapi intinya apa? Mari kita mulai yang bisa dirancang, yang memungkinkan. Kita ikut saja", ungkapnya.
DEN Siapkan Digital Public Infrastructure untuk Perlinsos
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha, menjelaskan bahwa pendekatan utama dalam rencana ini adalah digitalisasi pemerintahan melalui digital public infrastructure (DPI).
DPI yang dirancang akan mencakup tiga elemen utama: identitas digital penerima manfaat, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data (data exchange).
"Ini untuk memperbaiki nanti data KPM-nya. Yang kedua itu adalah terkait untuk integritas penerima manfaatnya, verifikasi, maka di sini ada digital ID. Yang ketiga itu ada di sistem pembayarannya", jelas Tubagus.
Menurutnya, DPI sangat tepat diadopsi dalam program Perlinsos guna menciptakan sistem distribusi bantuan sosial yang transparan dan efisien.
Rencana digitalisasi ini masih dalam tahap pembahasan antara DEN, Kemensos, dan kementerian/lembaga terkait.
Pemerintah menargetkan peluncuran pengembangan infrastruktur digital publik untuk Perlinsos ini pada Agustus 2025.
- Penulis :
- Peter Parinding
