Pantau - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menegaskan bahwa pengisian jabatan Eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya tidak lagi diisi oleh pejabat dari luar alias "impor".
Inggard menyebutkan bahwa pejabat internal Pemprov DKI Jakarta dinilai sudah cukup kapabel dan layak untuk menduduki posisi strategis tersebut.
Ia menambahkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga telah menyatakan sikap serupa terkait pengisian jabatan dari kalangan internal.
Pernyataan ini disampaikannya dalam forum diskusi bertajuk "Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif".
Inggard bahkan menyindir agar pejabat "impor" yang sebelumnya masuk ke DKI dilakukan "re-ekspor" demi menjaga integritas dan efektivitas birokrasi daerah.
Tekankan Urgensi Penempatan Jabatan Definitif
Inggard menyoroti adanya sekitar 400 jabatan yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), yang dapat menghambat laju program pemerintah.
Ia menyatakan harapan agar minimal 200 jabatan Plt sudah dapat diisi pejabat definitif pada bulan ini.
Menurutnya, penempatan pejabat definitif sangat penting agar roda pemerintahan berjalan optimal dan program-program gubernur bisa dieksekusi maksimal.
Ia juga menekankan pentingnya proses penempatan tanpa ada "cawe-cawe" atau intervensi dari kalangan legislatif.
DPRD, lanjutnya, tetap menjalankan fungsi pengawasan dan dapat merekomendasikan pergantian jika ada pejabat yang kinerjanya tidak optimal.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini tengah disusun RPJMD, yang akan diikuti dengan RKPD serta APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, sebagai pijakan program-program strategis ke depan.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Ditekankan
Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menegaskan bahwa diskusi bersama aktivis merupakan upaya menyampaikan program prioritas Pramono-Doel dalam 100 hari kerja.
Chico menyebut diskusi ini diinisiasi oleh para aktivis Jakarta yang ingin menjembatani kolaborasi antara pemerintah, DPRD, civil society, dan masyarakat.
Sejumlah program prioritas seperti KJP Plus, KJMU, dan Kartu Lansia telah mulai dijalankan demi meningkatkan kesejahteraan warga.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya lebih banyak mendengar dalam forum-forum ini untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dukungan Aktivis untuk Kepemimpinan Baru DKI
Mohammad Syaiful Jihad, inisiator Forum Diskusi Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, menyatakan bahwa terbitnya Instruksi Gubernur tentang 100 hari kerja menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun Jakarta.
Ia menegaskan bahwa OPD dan BUMD harus sepenuhnya mendukung program-program tersebut dan siap dievaluasi bila tak serius menjalankan tugasnya.
Syaiful optimis kepemimpinan Pramono Anung dan Doel bisa membawa perubahan besar, terlebih menjelang usia ke-500 tahun Jakarta.
Ia menyebut kepemimpinan ini akan meninggalkan "legacy" penting baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun non-fisik.
Sebagai Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Syaiful juga menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemprov DKI untuk membangun Jakarta yang lebih partisipatif dan sejahtera.
- Penulis :
- Arian Mesa
