Pantau - Pekan politik Indonesia pada 14–20 April 2025 diwarnai dengan lima peristiwa penting, mulai dari manuver antarpartai hingga kebijakan strategis pertahanan dan klarifikasi pribadi mantan presiden.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, melakukan pertemuan dengan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pertemuan tersebut dibagikan melalui akun Instagram resminya pada Kamis, 17 April 2025 pukul 17.00 WIB, menampilkan dua foto yang memicu spekulasi tentang arah koalisi dan dinamika politik ke depan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang merevisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Penandatanganan ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Kamis, 17 April, dan dilakukan beberapa hari sebelum Hari Raya Idulfitri.
UU TNI yang baru ini diperkirakan akan membawa perubahan signifikan dalam struktur dan peran militer di Indonesia.
Ijazah Jokowi, Pelantikan Baru, dan Pembelian Jet Tempur
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban hukum untuk menunjukkan ijazah asli kepada Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
Pernyataan ini disampaikan setelah Jokowi menerima perwakilan TPUA di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 16 April 2025.
Ia menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang mengharuskan dirinya membuktikan dokumen akademik secara langsung.
Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro melantik Teddy Robinson Siahaan sebagai Direktur Utama BLU PPK Kemayoran.
Pelantikan berlangsung di Auditorium Kantor PPK Kemayoran, Jakarta, pada Senin, 14 April 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025.
Teddy menggantikan Medi Kristianto dan diharapkan membawa arah baru dalam pengelolaan kawasan Kemayoran.
Dalam isu pertahanan, Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat masih dalam tahap proses.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menyebutkan bahwa pengkajian dan rekomendasi telah dilakukan.
Namun, keputusan akhir masih menunggu persetujuan pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam belanja pertahanan.
- Penulis :
- Peter Parinding
