Pantau - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa belum ada rencana untuk menambah layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia tahun ini.
Menurut Nasaruddin, saat ini Indonesia belum memiliki kesiapan teknis dan administratif yang cukup untuk memperluas layanan tersebut ke lebih banyak embarkasi.
"Kami tidak akan menambah (fast track) karena kami tahu diri belum punya kemampuan untuk mempersiapkan apa yang perlu kami persiapkan," ujarnya.
Fast track merupakan bagian dari Makkah Route Initiative, yaitu layanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan langsung di bandara Indonesia untuk mempercepat proses keberangkatan jamaah.
Hingga kini, layanan fast track baru tersedia di tiga embarkasi dan belum akan diperluas ke Medan dan Makassar sebagaimana wacana sebelumnya.
Menteri Nasaruddin menyatakan bahwa target jangka panjang adalah agar semua jamaah Indonesia bisa menikmati layanan ini, namun perlu dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan nasional.
Fokus Perbaikan dan Kolaborasi Antar Kementerian
Alih-alih memperluas, Kemenag akan menyempurnakan layanan fast track yang sudah ada agar lebih optimal dan bebas dari kendala teknis.
Masih ditemukan berbagai hambatan seperti masalah identifikasi calon jamaah serta pemalsuan dokumen.
Pemerintah juga merencanakan kerja sama lebih intensif dengan Kementerian Luar Negeri dalam proses pemberkasan jamaah, dan dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penggunaan teknologi biometrik pendeteksi wajah.
"Jadi, fast track itu nanti tidak akan lagi ada persoalan soal teknis karena teknologi canggih ini sekarang akan membantu," jelas Nasaruddin.
Ia menambahkan bahwa Saudi Arabia juga akan melakukan peningkatan layanan serupa sehingga keseluruhan proses bisa berjalan lebih lancar.
Nasaruddin menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Arab Saudi, khususnya Raja Salman dan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta atas berbagai kemudahan yang diberikan, termasuk toleransi usia maksimal jamaah.
"Misalnya, penambahan staf pendamping. Kemudian mungkin di negara lain itu maksimum 90 tahun, tapi kita diberikan lebih dari 90 tahun, termasuk layanan fast track ini," jelasnya.
Komitmen Arab Saudi dan Dorongan Kerja Sama
Direktur Jenderal Imigrasi Arab Saudi, Saleh Saad Almirba, menyatakan bahwa fast track menjadi bagian penting dalam pelayanan haji karena menyangkut rukun Islam.
Menurutnya, layanan ini memungkinkan jamaah mendapatkan kemudahan luar biasa bahkan sebelum tiba di Arab Saudi.
"Setiba di Arab Saudi, barang-barang mereka juga sudah sampai lebih dulu, dan ini tentu akan memudahkan para jamaah haji sehingga mereka dapat melaksanakan ibadahnya dengan sempurna," katanya.
Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Faisal Abdullah H. Amodi, menyatakan bahwa pemberian layanan ini merupakan kehormatan bagi pemerintahnya.
Ia berharap kerja sama dalam pelaksanaan fast track terus ditingkatkan dan segala kendala bisa diatasi melalui koordinasi yang lebih erat.
"Kami berharap kerja sama yang terjalin selama ini terus ditingkatkan antara kedua pihak, terutama berkaitan dengan bagaimana bisa menghilangkan kendala yang dihadapi dalam perlaksanaan fast track ini," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
