Pantau - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan keterhunian dan kualitas rumah subsidi yang dibangun melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2025.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut keterhunian rumah subsidi sangat berkaitan erat dengan kualitas bangunan yang disediakan.
Bimtek Petugas dan Upaya Pemantauan Lapangan
Sebagai bagian dari langkah konkret, BP Tapera mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pemantauan Rumah FLPP 2025 yang diikuti oleh 39 petugas.
Peserta Bimtek terdiri dari 30 petugas lapangan, 5 petugas verifikasi, serta 4 petugas administrasi dan konfirmasi.
Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap rumah siap huni program FLPP dan Tapera di tahun 2025, sekaligus meningkatkan standar hunian bagi masyarakat.
Petugas pemantauan diberi tugas mencatat dan melaporkan keluhan penghuni secara langsung di lapangan.
Setiap keluhan akan ditindaklanjuti bersama bank penyalur sebagai bagian dari proses pembinaan terhadap pengembang yang dinilai bermasalah.
Hasil pemantauan tersebut akan menjadi rujukan penting bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melakukan evaluasi terhadap pengembang serta menjamin kualitas rumah subsidi.
Target Keterhunian dan Evaluasi Berkala
Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera Muhammad Nauval Al-Ammari menjelaskan hasil pemantauan keterhunian rumah subsidi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan.
Pada 2022, dari target 52.000 unit rumah, terpantau 57.757 unit, dengan keterhunian 71,62 persen.
Tahun 2023, target 62.000 unit, terpantau 70.422 unit, dan keterhunian mencapai 92,53 persen.
Tahun 2024, dengan target 62.000 unit, berhasil dipantau 66.541 unit dan keterhunian naik menjadi 93,62 persen.
Untuk tahun 2025, BP Tapera menargetkan pemantauan terhadap 80.000 unit rumah subsidi.
Seluruh upaya ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Penulis :
- Peter Parinding
