Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Hukum Kemarin: Pagar Laut Bekasi Tak Ada Penahanan, Sidang Hasto Tegang, Ormas Minta THR Dikecam

Oleh Balian Godfrey
SHARE   :

Hukum Kemarin: Pagar Laut Bekasi Tak Ada Penahanan, Sidang Hasto Tegang, Ormas Minta THR Dikecam
Foto: Rangkuman berita hukum: dari kasus sertifikat palsu Bekasi, Windy Idol diperiksa, hingga sidang Hasto yang kembali ricuh(Sumber: ANTARA/Agatha Olivia Victori)

Pantau - Berikut rangkuman berita hukum terpopuler dari Kamis, 24 April 2025, yang masih relevan untuk dijadikan referensi informasi terkini.

Kasus Pagar Laut Bekasi: 93 Sertifikat Palsu, Tapi Tak Ada Penahanan

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tidak menahan sembilan tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Pihak kepolisian menyebut para tersangka bersikap kooperatif, sehingga tidak dilakukan penahanan.

Namun hingga kini belum tercapai kesepahaman antara Bareskrim dan Kejaksaan Agung mengenai konstruksi perkara yang menjerat para tersangka tersebut.

Windy Idol Diperiksa KPK, Akui Kehidupannya Terganggu

Penyanyi Windy Yunita atau Windy Idol diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung.

Ia mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan menguras energi dan sangat memengaruhi kehidupannya, termasuk pekerjaan dan masa depan.

Windy berharap agar penyidikan bisa segera tuntas.

Rekomendasi KPK untuk Dunia Pendidikan Usai SPI 2024

KPK memberikan tiga rekomendasi penting menyusul hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang mencatat skor 69,05—masih dalam kategori korektif.

Rekomendasi mencakup perbaikan karakter individu siswa, penguatan kolaborasi dalam ekosistem pendidikan, dan peningkatan tata kelola yang transparan dan berintegritas.

Langkah ini meliputi pembiasaan nilai integritas, evaluasi menyeluruh, serta pelatihan dan sosialisasi tata kelola di lingkungan pendidikan.

Ormas Minta THR ke Pengusaha, DPR: Harus Ditertibkan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengkritik keras aksi organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) dari pelaku usaha.

Ia menilai praktik semacam ini tergolong pungli dan bisa meresahkan dunia usaha serta menghambat pertumbuhan ekonomi.

Evita meminta pemerintah bertindak tegas dan segera menertibkan ormas-ormas yang melakukan aksi serupa.

Sidang Hasto Kristiyanto Ricuh Lagi

Sidang kasus yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali memanas di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kericuhan dipicu oleh tudingan adanya penyusup di ruang sidang, dengan sekelompok pemuda mengenakan kaus putih bertuliskan #SaveKPK yang memicu ketegangan.

Sidang pun sempat dihentikan sementara untuk meredakan situasi.

Penulis :
Balian Godfrey