Kadin Dukung Langkah Negosiasi dengan AS, Fokus pada Keseimbangan Perdagangan dan Peluang Produk Ekspor

Pantau - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan bahwa pendekatan negosiasi yang diambil Pemerintah Indonesia terhadap Amerika Serikat merupakan langkah strategis yang tepat.

Menurut Anindya, pemerintah memilih jalur diplomasi dan negosiasi, bukan tindakan balasan atau retaliasi, sebagai respons terhadap ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan kedua negara.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menyeimbangkan surplus perdagangan terhadap AS, yang saat ini tercatat mencapai 18 miliar dolar AS.

Fokus pada Keseimbangan dan Kolaborasi Produk Ekspor

Anindya menyebutkan bahwa sektor elektronik, garmen, dan alas kaki merupakan komoditas ekspor utama Indonesia ke pasar Amerika.

Sementara itu, AS memiliki kepentingan ekspor pada komoditas seperti kapas, gandum, dan kedelai.

Ia menekankan pentingnya peran aktif para pelaku usaha untuk mengantisipasi perubahan kebijakan serta memanfaatkan peluang dari kondisi perdagangan yang lebih seimbang.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan dagang, Kadin Indonesia merencanakan kunjungan resmi ke Amerika Serikat pada awal Mei.

Dalam kunjungan tersebut, Kadin akan bertemu dengan United States Chamber of Commerce untuk memahami kebutuhan pasar AS terhadap produk Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja sama impor produk seperti kedelai, gandum, kapas, produk dairy, dan daging.

Tahapan Negosiasi Bilateral Dimulai

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa negosiasi teknis mengenai tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat akan dimulai dalam dua pekan ke depan.

Negosiasi ini bertujuan untuk menyusun framework agreement atau kerangka kerja sama perdagangan kedua negara secara lebih terstruktur.

Proses ini telah resmi dimulai dengan ditandatanganinya dokumen Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia.

Dokumen tersebut mengatur perlakuan atas informasi dalam perjanjian bilateral yang mencakup isu perdagangan, investasi, dan keamanan ekonomi.

Penandatanganan ini menjadi langkah awal menuju perundingan teknis antara kedua negara untuk mencapai hubungan dagang yang lebih saling menguntungkan.