Pantau - Transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia memasuki fase baru dengan peluncuran e-Katalog versi 6 oleh Ikatan Fungsional Pengelola Pengadaan Indonesia (IFPI) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
e-Katalog Versi 6: Simbol Tata Kelola Baru
Sistem pengadaan kini tidak lagi bertumpu pada logika lama, melainkan difokuskan untuk menciptakan nilai lebih besar bagi masyarakat.
e-Katalog versi 6 bukan sekadar alat teknis, melainkan manifestasi upaya membangun tata kelola yang transparan, efisien, dan adaptif.
Kepala LKPP, Dr. H. Hendrar Prihadi, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk membangun sistem pengadaan yang cepat dan berorientasi pada manfaat nyata.
Digitalisasi pengadaan dinilai sebagai jawaban rasional terhadap tuntutan zaman serta sarana membangun kepercayaan publik.
Ketua Umum IFPI, Tri Wahyu Widodo, menyatakan bahwa perubahan ini memerlukan ketekunan, kesabaran, dan kesadaran kolektif dari seluruh pengelola pengadaan.
e-Katalog versi 6 mendorong pengelola pengadaan untuk meninggalkan kebiasaan lama dan siap menghadapi tantangan baru di era digital.
Kolaborasi dan Tantangan Menuju Transformasi Berkelanjutan
Forum nasional IFPI 2025 di Batam menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun agenda masa depan pengadaan.
Dukungan dari mitra strategis sektor swasta seperti Halcom Group, PT Lenovo Indonesia, dan PT Epson Indonesia memperkuat kolaborasi inovatif dalam digitalisasi pengadaan.
Sektor swasta berperan membawa kecepatan dan teknologi ke dalam ekosistem pengadaan pemerintah.
Forum ini juga menghadirkan diskusi regulasi, pelatihan teknis, dan business matching sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi.
Transformasi pengadaan diakui membutuhkan peningkatan kapasitas manusia, penyesuaian regulasi, dan pembentukan budaya kerja baru.
IFPI mengambil peran strategis untuk menggerakkan anggotanya menjadi agen perubahan di lapangan.
Tantangan di lapangan meliputi keterbatasan infrastruktur, resistensi terhadap digitalisasi, dan ketimpangan kompetensi antar daerah.
Menghadapi tantangan tersebut, IFPI mengadopsi pendekatan humanis dengan melatih dan membina pengelola pengadaan agar perubahan berlangsung berkelanjutan.
Digitalisasi pengadaan mencerminkan kedewasaan institusi negara dalam mengelola sumber daya publik secara efektif.
Belanja publik kini menjadi instrumen strategis untuk pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sistem pengadaan yang efisien memperkecil peluang korupsi, mempercepat pelayanan publik, dan memperbaiki infrastruktur secara merata.
e-Katalog versi 6 menandai awal perjalanan panjang transformasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
Transformasi ini harus berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan semangat perubahan yang tetap terjaga meskipun platform teknologinya terus berkembang.
Forum nasional IFPI 2025 mengajarkan bahwa transformasi bertahan lama dibangun melalui komitmen, konsistensi, dan kolaborasi seluruh pihak.
Pengadaan barang dan jasa menjadi arena pengujian integritas, kreativitas, dan masa depan bangsa.
IFPI, LKPP, dan mitra strategis berkomitmen untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui digitalisasi pengadaan.
- Penulis :
- Gian Barani
