Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan terhadap jemaah haji sejak tahap prakeberangkatan untuk memastikan keberangkatan yang sah dan aman.
Fokus Penguatan Pengawasan dan Koordinasi
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Kemenko Kumham Imipas, Achmad Brahmantyo Machmud, mengatakan pemerintah ingin memastikan bahwa jemaah haji berangkat secara sah, aman, dan terjamin secara dokumen.
"Maka, diperlukan penguatan pada titik-titik pengawasan, termasuk di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI)," kata Brahmantyo dalam Rapat Koordinasi Keimigrasian di Jakarta, Jumat (25/4), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Dia menegaskan bahwa koordinasi antara kementerian dan lembaga bersifat sangat strategis, bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk konkret dari komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keimigrasian yang tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika global.
Rapat tersebut diselenggarakan untuk memastikan kebijakan keimigrasian berjalan optimal, khususnya dalam momentum besar nasional seperti Musim Haji 1446 Hijriah.
Tiga pokok bahasan utama dalam agenda rapat meliputi persiapan pemberangkatan haji tahun ini, pengawasan terhadap haji nonprosedural, serta berbagai isu aktual keimigrasian yang berkembang di tengah masyarakat.
Isu Haji Nonprosedural Jadi Perhatian Serius
Salah satu isu krusial yang dibahas dalam rapat adalah fenomena haji nonprosedural, yakni praktik keberangkatan jemaah haji yang tidak melalui mekanisme resmi.
Brahmantyo menyampaikan bahwa hal tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, fenomena haji nonprosedural bukan hanya soal pelanggaran administratif, melainkan berpotensi menimbulkan kerawanan diplomatik dan mencoreng nama baik bangsa.
Untuk itu, pendekatan pengawasan harus bersifat kolaboratif dan menyeluruh.
Dia mengajak seluruh peserta untuk memperkuat komunikasi dan saling berbagi data secara real-time antarlembaga.
"Harus tinggalkan egosektoral dan membangun ekosistem keimigrasian yang solid karena tantangan ke depan makin kompleks dan butuh respons yang cepat serta terintegrasi," tuturnya.
Melalui rapat koordinasi, Kemenko Kumham Imipas berharap berbagai langkah kolaboratif dan kebijakan operasional yang responsif bisa lahir dalam rangka memperkuat tata kelola keimigrasian nasional, sekaligus mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat terkait dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Direktur Intelijen Keimigrasian, serta Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
- Penulis :
- Arian Mesa
