Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas pemerintahan sangat penting untuk menyatukan dan menyinkronkan berbagai program pembangunan perumahan yang tersebar di seluruh daerah.
Ia menekankan bahwa pendekatan kolaboratif juga membuka ruang inovasi, mempercepat terobosan atas regulasi yang menghambat, serta menjadikan pembangunan rumah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi riil.
Pernyataan ini disampaikan Safrizal dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, pada 29 April 2025.
Rumah Layak Dorong IPM dan Pertumbuhan Ekonomi
Safrizal menjelaskan bahwa rumah layak huni memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, keberadaan rumah yang layak akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta memberi efek berganda terhadap sektor manufaktur, jasa keuangan, logistik, hingga industri kreatif.
Ia menambahkan bahwa rumah yang layak akan memberi akses yang lebih baik bagi anak-anak terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
"Keluarga yang hebat akan melahirkan negara yang hebat", tegas Safrizal.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada gubernur dan bupati untuk menggalang dukungan dari sektor swasta melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna memperkuat pembangunan perumahan.
Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil juga menyatakan dukungan penuh terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merealisasikan target nasional pembangunan 3 juta rumah bagi MBR.
- Penulis :
- Gian Barani
