Pantau - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 4,39 persen dalam lima tahun ke depan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Target tersebut melanjutkan tren positif sebelumnya, di mana angka kemiskinan berhasil ditekan dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,54 persen pada 2024.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas utama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan tersebut.
Tiga Kategori Program Prioritas
Dalam RPJMD, Pemkab Banyuwangi membagi program pembangunan menjadi tiga kategori: prioritas utama, prioritas wajib, dan prioritas pengungkit.
Prioritas utama difokuskan pada penurunan kemiskinan.
Prioritas wajib meliputi sektor pendidikan dan kesehatan, sedangkan prioritas pengungkit diarahkan pada penguatan sektor unggulan masyarakat seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Pemerintah juga mendorong pemerataan infrastruktur dasar, sosial, ekonomi, serta pelestarian lingkungan dan digitalisasi layanan publik.
Pertumbuhan Ekonomi dan Reformasi Birokrasi Jadi Penopang
RPJMD Banyuwangi juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen selama lima tahun mendatang.
Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya naik dari 4,09 persen (2021) menjadi 4,68 persen (2024).
Untuk mendukung pencapaian tersebut, strategi penguatan ekonomi dilakukan dengan menarik investasi, menyederhanakan perizinan, mendigitalisasi layanan administrasi, serta meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur.
Selain itu, Banyuwangi menargetkan peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial menjadi 75, Indeks Modal Manusia menjadi 0,65, serta Indeks Reformasi Birokrasi mencapai predikat AA.
Bupati Ipuk menekankan bahwa RPJMD bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, isu aktual baik di tingkat regional, nasional, maupun global.
- Penulis :
- Gian Barani
