Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Maruarar Sirait Tegaskan Rumah Subsidi Bukan untuk Orang Kaya

Oleh Balian Godfrey
SHARE   :

Maruarar Sirait Tegaskan Rumah Subsidi Bukan untuk Orang Kaya
Foto: Pemerintah pastikan rumah subsidi hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah(Sumber: ANTARA/Harianto)

Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa rumah subsidi harus diberikan secara tepat sasaran dan tidak boleh dimiliki oleh kalangan orang kaya.

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Maruarar atau yang akrab disapa Ara.

Kementerian PKP memastikan bahwa rumah subsidi hanya diperuntukkan bagi MBR yang belum memiliki rumah dan memenuhi syarat sesuai ketentuan pemerintah.

Ara juga akan meminta jajarannya serta BP Tapera untuk melakukan pengecekan lapangan guna memastikan rumah subsidi benar-benar dihuni oleh pemilik sahnya.

Dalam kunjungan kerjanya, Ara menemukan sejumlah rumah subsidi dalam kondisi tidak layak huni dan bahkan tidak dihuni sama sekali oleh penerima manfaat.

Pemerintah Targetkan 220.000 Rumah Subsidi, Fokus Kolaborasi Antar-Kementerian

Pemerintah melalui Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 telah menetapkan batas penghasilan bagi MBR yang berhak mendapatkan rumah subsidi.

Regulasi ini dibuat untuk memperluas akses terhadap hunian yang layak sekaligus mendorong pertumbuhan pasar perumahan nasional.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," ucap Ara.

Ia juga menyatakan komitmen penuh dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan melibatkan berbagai pihak lintas kementerian.

Kementerian PKP akan bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru, serta Kementerian Kesehatan untuk rumah tenaga medis seperti bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," tandasnya.

Penulis :
Balian Godfrey